Home About Us Comitte Members Gallery Contact       Download
Sekilas Hikmah

"Hadis riwayat Abu Zar ra.: Bahwa Ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: Setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri, padahal ia mengetahuinya, pastilah ia kafir (artinya mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya). Barang siapa yang mengakui sesuatu bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami dan hendaknya ia mempersiapkan tempatnya di neraka. Barang siapa yang memanggil seseorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah, padahal sebenarnya tidak demikian, maka tuduhan itu akan kembali pada dirinya [HR Muslim]"
 

Info Haji dan UmrahDiposting : 28 Nop 2017 07:20:32 WIB
Kemenag Revisi Regulasi Penyelenggaraan Umrah
Sumber : Abdul Basyir / Jakarta (PHU)


Panjangnya masa tunggu (waiting list) ibadah haji menyebabkan minat ibadah umrah umat Islam semakin besar. Menurut data dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) jumlah Jemaah umrah tahun ini mencapai  876.246 ribu orang naik signifikan dari tahun lalu 677.509 orang. Hal ini tentu menjadi sebuah tantangan besar bagi Kementerian Agama agar dapat menyusun regulasi penyelenggaraan ibadah umrah yang mampu melindungi kepentingan Jemaah dalam pelaksaan ibadah umrah yang aman dan nyaman.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah saat ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengimbangi kecepatan perkembangan ‘bisnis’ pelayanan umrah yang makin agresif. Sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali saat membuka Konsinyering Revisi PMA 18 tahun 2015.

“Kegiatan ini (revisi PMA) sangat strategis mengingat regulasi yang ada (tentang penyelenggaraan ibadah umrah) dianggap sudah tidak cukup memadai untuk mengatur penyelenggaraan umrah (oleh PPIU) yang perkembangannya sangat dinamis beberapa tahun terakhir,” kata Nizar di hotel Lumire Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).

“Terima kasih kepada para peserta kegiatan. Mudah-mudah revisi PMA 18 Tahun 2015 segera selesai dan mampu menjawab kebutuhan publik,” ujar pria kelahiran Jepara yang mulai menjabat sebagai Dirjen PHU Agustus silam.

Revisi PMA tersebut berlangsung  15-17 November 2017 dengan peserta yang berasal dari berbagai instansi terkait. Selain peserta dari Kementerian Agama seperti Inspektorat Jenderal,  Badan Penelitian dan Pengembangan,  Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, dan Kanwil Kemenag DKI, kegiatan ini juga diikuti oleh peserta dari POLRI, Kemenkumham, Badan Perlindungan Konsumen Nasional,  Dinas Pariwisata, Akuntan Publik, Kantor Pajak, perbankan serta praktisi manajemen.

Sebelum dilakukan pembahasan revisi PMA, para peserta terlebih dahulu menerima materi dari Plt. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Muhajirin Yanis yang juga menjabat Sekretaris Ditjen PHU. Secara terpisah Yanis menyebutkan bahwa jumlah travel umrah semakin banyak dan perlu diwaspadai adanya travel-travel yang tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

“Jumlah PPIU tahun ini telah mencapai 951 orang, dan Kementerian Agama telah menjatuhkan sanksi kepada 25 PPIU dalam rentang waktu tahun 2015-2017,” ungkap Yanis.

Materi lain yang dibutuhkan untuk memperkaya bahan revisi PMA disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ketua Satgas Waspada Investasi, Kepala Bareskrim Mabes POLRI, dan Inspektur Jenderal Kementerian Agama. (ab/ab).



 

5 Berita Terbaru  
  Dirjen PHU : KUA Akan Diperkuat Sebagai Lokomotif Manasik Haji
5 Berita Sebelumnya  
  Muassasah Asia akan tingkatkan sarana haji khusus
  Haji Muassasah Asia Tingkatkan Sarana Haji Khusus
  Kasus Haji Filipina Harus Diusut Tuntas
  AMPHURI Dukung Penindakan Tegas bagi Pelaku Penipuan Haji
  Ketua Muasasah Asia Sambut Kloter I Haji Khusus di Mekkah


Home About Us Comitte Members Gallery Contact