Perubahan Besar dalam Penyelenggaraan Haji, Kemenag Tak Lagi Penyelenggara Haji Setelah 2025?

Oleh: Ulul Albab *)

PENINGKATAN pelayanan ibadah haji dan langkah menuju efisiensi menjadi perhatian utama dalam kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Setelah lebih dari satu dekade menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan haji, Kementerian Agama (Kemenag) Indonesia akhirnya akan menyerahkan tugas besar ini kepada lembaga baru yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu Badan Penyelenggara Haji (BPH). Keputusan ini mulai berlaku pada tahun 2025, dan menjadi perubahan besar dalam sistem pengelolaan ibadah haji di Indonesia.

Apa yang Membuat Kemenag Menyerahkan Tugas Besar Ini?

Tahun 2025 ini, menjadi tahun terakhir Kemenag menjalankan tugas sebagai penyelenggara haji Indonesia. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar, yang menyampaikan rasa terima kasih dan harapan agar penyelenggaraan haji kali ini dapat berjalan dengan lancar, penuh kedamaian, dan tentu saja, memberikan kenyamanan bagi para jamaah haji Indonesia.

“Ini adalah penyelenggaraan ibadah haji terakhir yang akan dikelola Kemenag, jadi kami ingin husnul khotimah. Kami ingin menciptakan senyuman bagi para jamaah haji Indonesia,” ungkap Menag Nasaruddin dalam keterangan persnya pada 17 Januari 2025.

Namun, keputusan ini bukan tanpa alasan. Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah penting untuk mendirikan Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang diharapkan dapat memberikan sistem yang lebih efisien, profesional, dan terintegrasi dalam penyelenggaraan haji. BPH ini merupakan lembaga yang dibentuk pada 20 Oktober 2024, dan memiliki tujuan besar untuk memodernisasi dan memperbaiki tata kelola ibadah haji di Indonesia.

Masa Transisi: Dari Kemenag ke BPH

Perubahan ini tentu membutuhkan masa transisi yang tidak singkat. Meskipun BPH sudah resmi dibentuk, mereka belum langsung menangani haji pada tahun ini. Persiapan untuk penyelenggaraan haji di 2025 masih berada di tangan Kemenag yang sudah memulai persiapannya sejak tahun 2024.

BPH kini tengah mempersiapkan struktur organisasi dan tata kelola yang akan mengatur perjalanan ibadah haji di masa depan. Keberadaan BPH diharapkan akan membawa nuansa perubahan positif, dari sisi penataan layanan hingga pengelolaan dana dan logistik yang lebih baik.

Apa yang Akan Berubah di Bawah Pengelolaan BPH?

Kehadiran BPH tentu membawa harapan baru bagi umat Islam Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji. BPH Haji akan bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan haji, dengan berbagai kebijakan yang diharapkan membawa dampak positif untuk pembangunan bangsa, pemberdayaan umat, dan ekosistem ekonomi umat.

Salah satu gebrakan yang dilakukan oleh BPH adalah pelantikan tujuh eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan bisa memperkuat integritas dan tata kelola lembaga ini.

Wakil Kepala BPH, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa BPH tidak hanya bertujuan untuk memberikan pelayanan ibadah yang optimal, tetapi juga untuk menjadikan haji sebagai pendorong pembangunan ekonomi umat dan penguatan nasionalisme serta toleransi di Indonesia.

“BPH Haji hadir untuk menjawab arahan Presiden. Kami memastikan tata jamaah perhajian dijalankan dengan standar integritas yang tinggi, sehingga tidak hanya memberikan pelayanan optimal kepada umat, tetapi juga memberikan dampak luas bagi jamaah dan bangsa,” ujar Dahnil saat pelantikan pejabat tinggi BPH pada 10 Januari 2025.

Pelayanan Haji yang Lebih Baik

Salah satu harapan besar bagi BPH Haji adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada para jamaah haji. Menurut Menag Nasaruddin, meskipun pengelolaan haji akan beralih, Kemenag tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia pada tahun ini.

Salah satu kabar baik yang menjadi sorotan adalah penurunan biaya haji yang kini menjadi Rp 55,4 juta, sebuah jamaah yang diharapkan akan membahagiakan calon jamaah haji yang telah lama menantikan momen ini. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menurunkan biaya ibadah haji agar lebih terjangkau bagi umat Islam Indonesia.

“Biaya haji tahun ini menjadi lebih murah, semoga ini menjadi kebahagiaan bagi para calon jamaah haji yang sudah lama menantikan kesempatan untuk berangkat,” ujar Menag Nasaruddin.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya manasik haji sebagai bagian dari persiapan ibadah haji, yang bertujuan agar para jamaah dapat merasakan pengalaman ibadah yang khusyuk dan penuh berkah di Tanah Suci.

Apa yang Diharapkan dari Masa Depan BPH Haji?

BPH Haji yang telah dibentuk ini harus segera menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi amanah yang besar. Dengan melibatkan para profesional, termasuk eks penyidik KPK, diharapkan BPH dapat menjaga tata kelola yang bersih dan transparan dalam setiap aspek penyelenggaraan haji.

Namun, perubahan ini tidak hanya soal pergantian pengelola. BPH Haji harus menjadi pelaku perubahan nyata, mengubah paradigma lama dalam pengelolaan haji, dan menjadikan haji sebagai bagian dari pembangunan sosial dan ekonomi umat.

Ke depan, kita juga berharap BPH Haji dapat menjadikan ibadah haji bukan hanya sebagai ritual agama, tetapi juga ekosistem ekonomi umat yang mampu memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat luas. Integrasi antara penyediaan layanan ibadah yang terbaik dan pemberdayaan ekonomi umat akan membawa haji Indonesia menuju era baru yang lebih gemilang.

Menuju Haji yang Lebih Profesional dan Berintegritas

Perubahan besar dalam penyelenggaraan ibadah haji ini tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga peluang besar untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Dengan kehadiran BPH Haji, kita berharap Indonesia bisa menyajikan haji yang lebih profesional, dengan standar pelayanan yang lebih baik, dan tentu saja dengan integritas tinggi.

Tugas berat kini berada di tangan BPH Haji untuk menjawab tantangan zaman, memodernisasi tata kelola haji, serta memberikan layanan terbaik bagi umat Islam yang ingin menjalankan ibadah haji. Ke depan, mari kita sambut era baru ini dengan penuh harapan, agar perjalanan ibadah haji Indonesia semakin berkualitas dan membawa dampak positif bagi bangsa. (*)

*) Ulul Albab-Ketua Penelitian dan Pengembangan DPP AMPHURI