10.060 Jamaah Umrah Telah Tiba di Tanah Air, KJRI Jeddah Pastikan Perlindungan Maksimal
March 4, 2026
AMPHURI Bagikan Santunan dan Bingkisan Lebaran untuk Yatim dan Dhuafa
March 4, 2026
AMPHURI.ORG, Bogor–Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam upaya memperkuat pengembangan ekosistem ekonomi haji nasional di tengah dinamika global dan transformasi digital layanan haji. FGD yang menjadi forum sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan ini digelar di Bogor, pada Rabu (4/3/2026).
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kemenhaj, Jaenal Effendi dalam keterangan resminya di Bogor, Rabu (4/3/2026).
Dalam sambutannya, Jaenal Effendi menyampaikan bahwa penguatan ekosistem ekonomi haji perlu dibangun melalui penyelarasan peran, tata kelola yang terintegrasi, serta kolaborasi lintas lembaga.
“Kemenhaj bertanggung jawab dalam menyiapkan kerangka kebijakan dan orkestrasi pengembangan ekosistem, maka dari itu pengelolaan haji harus memberikan nilai manfaat yang berkelanjutan bagi jamaah dan umat,” ujar Jaenal.
Penguatan tersebut, kata Jaenal, dilakukan melalui penyamaan arah kebijakan, pembahasan isu-isu prioritas, serta penyiapan landasan kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait. FGD ini menjadi ruang konsolidasi untuk merespons perubahan tata kelola haji global yang berdampak pada ekosistem ekonomi dan keuangan haji nasional.
Dalam paparannya, Anggota BPKH, Harry Alexander menyampaikan perspektif pengelolaan keuangan haji, termasuk dinamika perubahan model layanan haji internasional serta implikasinya terhadap pengelolaan dana, data, dan alur transaksi jamaah. Hal ini menekankan pentingnya pembangunan ekosistem keuangan domestik yang kokoh.
“Parit pertahanan domestik bisa dibangun melalui tiga pilar pertahanan, yakni manajemen keuangan haji berbasis rupiah (IDR), penguatan tabungan haji sebagai instrumen lindung nilai aset, serta dukungan pembiayaan haji yang berada dalam kerangka regulasi domestik,” ujarnya.
Lebih lanjut Harry menegaskan, pendekatan ini sebagai upaya menjaga keberlanjutan pengelolaan dana haji dan perlindungan kepentingan jamaah di tengah perubahan tata kelola haji global. Karena itu melalui FGD ini, BPKH dan Kemenhaj menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pengembangan ekosistem ekonomi haji. (hay)
