Komnas Haji Apresiasi Prabowo atas Terobosan Tata Kelola Penyelenggaraan Haji

AMPHURI.ORG, JAKARTA–Dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih 8 April 2026 kemarin, Presiden Prabowo menyoroti sejumlah isu terkait dengan tata kelola dan penyelenggaraan ibadah haji yakni menyangkut penurunan ongkos haji 2026, pemangkasan waktu antrian, pembangunan kampung haji, rencana pembangunan terminal khusus jamaah haji Indonesia di Arab Saudi dan efesiensi penerbangan.

Hal ini disampaikan Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, ongkos penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447H/2026 ini berhasil ditekan sebesar rata-rata Rp. 2 juta per jamaah dibanding tahun sebelumnya di tengah gejolak harga energi global akibat ketegangan di Timur Tengah. Hal ini lantas dipertegas dengan komitmen Presiden yang tidak akan membebani biaya tambahan kepada jamaah. Antrian jamaah haji juga dipangkas menjadi 26 tahun dan akan terus diperpendek.

Tidak hanya itu, Mustolih mengatakan, pembangunan terminal haji di Saudi menjadi concern berikutnya. Presiden bukan sebatas berencana tetapi sudah mengkomunikasikan langsung dengan pihak Saudi.

“Ini merupakan terobosan sehingga mempermudah mobilitas jamaah haji yang jumlahnya jumbo hingga ratusan ribu orang,” katanya.

Selama ini, kata Mustolih, jamaah haji Indonesia mendarat di dua bandara utama, yaitu Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah (90 km dari Mekkah) dan Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz, Madinah 450km dari Mekkah. Dengan adanya terminal baru akan mempercepat mobilitas.

Masih dalam Rapat Kerja Pemerintah anggota Kabinet Merah Putih, Prabowo mengambil langkah cepat langsung menginstruksikan Garuda Indonesia dan Danantara untuk melakukan kerjasama atau joint venture dengan Saudi Airlines. Pasalnya dua maskapai tersebut merupakan pelayan utama penerbangan haji.

Namun, kata Mustolih, manakala Garuda membawa jamaah haji dari tanah air ke Saudi, pulangnya dalam kondisi kosong. Begitu juga sebaliknya, Saudi Airlines ketika fase pemulangan dari Saudi ke Indonesia juga tanpa penumpang. Meski kosong tetap dikenakan biaya yang sama. Hal ini sangat tidak ekonomis. Maka agar lebih efesien dua maskapai itu perlu membangun bekerjasama.

Untuk dicatat penerbangan merupakan komponan terbesar yang menyedot biaya penyelenggaraan haji. Sehingga langkah Presiden ini sangat tepat dalam memecah kebuntuan selama puluhan tahun dan menekan ongkos.

Karena itu, lanjut Mustolih, Komnas Haji mengapresiasi keseriusan dan keberpihakan Prabowo terhadap tata kelola penyelenggaraan haji yang begitu serius dan intens. Karena bukan kali ini saja Presiden mendorong adanya terobosan-terobosan penting dalam membangun tata kelola penyelenggaraan haji.

“Sebelumnya dua kebijakan strategis juga sudah direalisasikan yakni pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dipisah dari Kementerian Agama lalu pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi yang sedang berjalan yang akan menjadi pilar utama membangun ekosistem haji,” tegasnya. (hay)