Kemenlu: Haji 2026 Tetap Berjalan Sesuai Rencana Awal
April 16, 2026
Menhaj Terima Penghargaan Tokoh Transformasi Tata Kelola Ibadah Haji dari PWI Jawa Timur
April 16, 2026
AMPHURI.ORG, JAKARTA–Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI memberikan pembebasan bea masuk dan pajak impor untuk oleh-oleh jamaah haji Indonesia pada musim haji 2026. Pembebasan ini terkait pelayanan dan fasilitas kepabeanan bagi barang milik jamaah haji, baik yang dibawa langsung maupun dikirim dari luar negeri.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman, yang berlaku sejak 6 Januari 2025.
Menurut Kepala Seksi Impor III Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Cindhe Marjuang Praja mengatakan aturan tersebut diterbitkan untuk memberikan kemudahan sekaligus memastikan tata kelola barang jamaah haji lebih tertib.
“Selama ini memang tidak ada pengaturan khusus, baik untuk barang yang dibawa langsung oleh jamaah ketika pulang maupun barang yang dikirimkan. Sehingga pelaksanaan di lapangan belum rapi. Karena itu di tahun lalu kami menginisiasi pengaturan khusus untuk barang-barang jamaah haji,” ujar Marjuang dalam sebuah kegiatan edukasi yang digelar secara virtual di Jakarta, pada Kamis (16/4/2026), seperti dikutip Antara.
Menurutnya, dalam PMK tersebut, pemerintah memberikan sejumlah fasilitas pajak bagi jamaah haji, di antaranya pembebasan bea masuk dan pajak untuk barang bawaan hingga total USD3.000 per orang dalam satu periode haji. Pengiriman dibatasi maksimal dua kali dengan nilai paling tinggi USD1.500 per pengiriman.
Fasilitas ini hanya berlaku bagi jamaah haji yang berangkat melalui kuota resmi pemerintah, baik haji reguler maupun haji khusus. Selain itu, barang yang mendapatkan pembebasan harus merupakan barang pribadi, termasuk oleh-oleh, dan tidak untuk tujuan komersial.
Untuk barang bawaan penumpang, jamaah haji reguler diberikan pembebasan penuh tanpa batas nilai selama masih dalam kategori barang pribadi. Sementara jamaah haji khusus dibatasi hingga nilai USD2.500, dengan kelebihan dikenakan bea masuk sebesar 10 persen serta pajak sesuai ketentuan.
Aturan itu juga menetapkan sejumlah ketentuan teknis, seperti kewajiban mencantumkan nomor paspor dalam dokumen pengiriman, batas dimensi paket maksimal 60 cm x 60 cm x 80 cm, serta periode pengiriman yang dibatasi mulai keberangkatan kloter pertama hingga 30 hari setelah kepulangan kloter terakhir.
Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, DJBC mencatat sejumlah jenis barang yang paling banyak dikirim jamaah haji ke Indonesia, didominasi produk tekstil seperti garmen, abaya, dan sajadah. Parfum dan kosmetik juga menjadi kategori yang cukup banyak dikirim, disusul produk makanan seperti cokelat dan oleh-oleh khas lainnya.
Marjuang mengatakan pola tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar barang yang dikirim merupakan oleh-oleh atau kebutuhan pribadi jamaah. Meski demikian, pemerintah tetap mengingatkan adanya ketentuan dari instansi lain seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta karantina terkait pembatasan barang tertentu, termasuk kosmetik dan makanan.
BPOM memberikan relaksasi dengan batas maksimal 20 pieces untuk produk kosmetik dalam satu pengiriman. Sementara untuk produk makanan seperti cokelat dan sejenisnya, ditetapkan batas maksimal 5 kilogram.
Marjuang menekankan pentingnya pemahaman jamaah terhadap batasan tersebut agar tidak mengalami kendala dalam proses kepabeanan, baik untuk barang yang dibawa langsung maupun yang dikirim dari luar negeri.
“Ini perlu menjadi perhatian agar belanja jamaah lebih terukur, sehingga saat masuk ke Indonesia prosesnya bisa lebih lancar,” ujarnya.
Melalui kebijakan ini, Marjuang berharap pelayanan terhadap barang jamaah haji dapat berjalan lebih optimal sekaligus memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah. (hay)
