AMPHURI Gelar Webinar Bersiap Agar Indonesia Boleh Umrah Lagi

AMPHURI.ORG, JAKARTA–Pemerintah Arab Saudi telah memulai penyelenggaraan ibadah umrah pada 1 Muharram 1443H atau bertepatan dengan 10 Agustus 2021 lalu. Lantaran masih dalam situasi dan kondisi pandemi, Saudi pun telah merilis regulasi pelayanan umrah ke publik dunia pada 25 Juli lalu. Tentu ini sebuah kabar gembira bagi umat Islam dunia.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI), Firman M Nur saat membuka AMPHURI Webinar yang bertema Bersiap Agar Indonesia Boleh Umrah Lagi, Kamis (26/8/2021).

Namun, lanjut Firman, selain Indonesia masih di-suspend, terkait jenis vaksin Covid-19, Kementerian Kesehatan Saudi baru menerima penggunaan empat jenis vaksin, yakni; Pfizer, Moderna, AstraZaneca, Jhonson & Jhonson. Sementara vaksin Sinovac dan Sinopharm yang digunakan sejumlah negara, meski sudah mendapatkan persetujuan dari badan kesehatan dunia (WHO), sampai hari ini Saudi masih mengkajinya.

“Karena itu, kita coba adakan webinar hari ini dengan menghadirkan pembicara yang kredibel dan kompeten di bidang, sehingga semua keresahan dan kesimpangsiuran informasi yang selama ini beredar diharapkan bisa terjawab dalam kesempatan ini dari nara sumber yang terpercaya,” katanya.

Firman menyebut dalam webinar kali ini, AMPHURI menghadirkan pembicara Ketua Komisi VIII DPR-RI Yandri Susanto, Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Khoirizi, Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Kemenkes dr Budi Sylvana dan Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali.

“Lewat webinar ini semoga bisa didapat informasi lanjutan terkait umrah. Karena itu, mari kita ikuti webinar ini sampai akhir, agar ketika Indonesia boleh umrah lagi, kita sudah siap,” ujar Firman.

Plt Dirjen PHU, Khoirizi dalam pemaparannya menyampaikan, pemerintah telah dan terus melakukan berbagai macam cara untuk menekan kasus penyebaran Covid-19. Misal cara yang telah dilakuan pemerintah ini mulai dari membuat sistem, mengeluarkan biaya besar dan program lain untuk mengatasi masalah ini.

“Akan tetapi jika peran masyarakat dan kita semua tidak ikut partisipasi mengatasi ini tidak taat dengan protokol tidak ingin vaksin ini mustahil,” tegasnya.

Khoirizi pun mengajak semua pihak untuk berpartisipasi bagaimana tetap protokol Covid-19. “Protokol Covid-19 inilah merupakan salah satu cara untuk kita bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19 itu sendiri. Sementara vaksin adalah dalam rangka meningkatkan imunitas kita,” katanya.

Lebih lanjut Khoirizi menegaskan, vaksin ini, ketika kita terpapar Covid-19, tubuh ini masih ada kemungkinan untuk bisa melawan paling tidak 60 sampai 70 persen. Jadi itu fungsi dasar vaksinasi adalah untuk melawan Covid-19.

“Nah, ketika bicara umrah, saya mengajak lagi ayo kita dorong jamaah kita, calon jamaah umrah kita bagaimana mereka bisa melaksanakan vaksin,” ajaknya.

“Dorong calon jamaah umrah kita untuk vaksin, berangkat tidak berangkat harus tetap divaksinasi,” kata Khoirizi.

Pembicara selanjutnya, Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali menyampaikan, sampai hari ini belum ada kebijakan baru dari Pemerintah Arab Saudi terkait jamaah umrah Indonesia. Namun demikian, Pemerintah Indonesia masih terus melakukan koordinasi, baik dengan Kementerian Haji maupun Kementerian Kesehatan Saudi.

Sementara, kebijakan Saudi yang terbaru adalah mencabut larangan terbang langsung dari sejumlah negara yang sebelumnya terkena suspend, itu hanya bagi warga asing (termasuk Indonesia) yang memiliki izin tinggal/resident permit di Saudi.

Endang pun menyebut, hasil dari pertemuan pihaknya dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah Saudi diperoleh bahwa Pemerintah Saudi lebih memprioritaskan keselamatan dan kesehatan jamaah dalam pelaksanaan ibadah umrah dari pada kepentingan ekonomi dan bisnis semata. Sehingga negara-negara yang penyebaran virusnya masih tinggi dilakukan penangguhkan demi keselamatan dan kesehatan jamaah.

“Sebanyak 30 negara yang masih ditangguhkan untuk masuk ke Kerajaan Arab Saudi termasuk negara Indonesia,” katanya.

Terkait vaksin China seperti Sinovac dan Sinopharm yang banyak digunakan, Endang menyebut Kementerian Kesehatan masih melakukan kajian dan dalam waktu dekat akan di rilis hasilnya secara resmi. Kajian ini, lanjut Endang untuk memastikan apakah calon jamaah umrah dari negara lain termasuk Indonesia yang sudah memperoleh 2 dosis kedua vaksin tersebut masih perlu diberikan 1 dosis lagi (booster) dari 4 vaksin yang diakui Saudi, sementara Sinovac dan Sinopharm juga telah diakui WHO.

Di akhir pemaparannya, Endang menyampaikan hasil pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah Saudi bahwa Saudi menargetkan vaksinasi terhadap warganya sebanyak 75%  pada bulan September 2021. Kemudian, Indonesia masih menjadi harapan besar bagi Pemerintah Saudi untuk dapat mengirim jemaah umrah di masa pandemi, tentu dengan protokol Kesehatan dan mengedepankan keselamatan jiwa.

Sementara Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan, dr Budi Sylvana dalam pemaparannya, menyampaikan penyelenggaraan umrah dan haji ke depan tergantung pada perkembangan dan pengendalian pandemi Covid-19.

“Sampai saat ini Pemerintah sangat serius menangani Covid-19. Semua itu dalam rangka memberikan yang terbaik bagi penyelenggara haji dan umrah, termasuk jamaah,” katanya.

Terkait vaksin Sinovac dan Sinopharm yang masih belum digunakan Saudi, Budi menyebut Kerajaan tidak pernah mengatakan secara langsung tidak mengakui penggunaanya. Memang, Saudi hanya menggunakan empat vaksin lainnya, yaitu, AstraZaneca, Pfizer, Johnson & Johnson, serta Moderna.

Budi menegaskan, vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia. Saat ini, pihaknya berharap agar vaksin Sinovac bisa digunakan di Saudi. “Arab Saudi memang sedang mengkaji penggunaan vaksin Sinovac. Sementara untuk booster, sejauh ini pemerintah dalam aturannya menyebut hanya untuk tenaga kesehatan,” tegasnya.

Selain Webinar yang dipandu oleh Wasekjen Syatiri Rahman ini, dalam pertemuan ini DPP AMPHURI juga merangkainya dengan Rapat Anggota AMPHURI. Sebuah pertemuan anggota yang diagendakan minimal setahun sekali oleh pengurus.

Dalam pertemuan virtual tersebut, ada banyak masukan yang disampaikan anggota terkait langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan bersama pengurus dan anggota menyambut dibukanya kembali umrah untuk Indonesia. (hay)