AMPHURI.ORG, JAKARTA–Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Zaky Zakaria Anshary menyebut pembentukan Badan Penyelenggara Haji menjadi bukti kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap umat Islam. Sebab, idealnya penyelenggaraan haji dan umrah harus dikelola secara fokus, sebagaimana dilakukan oleh Arab Saudi selaku tuan rumah pelaksanaan ibadah haji dan umrah maupun negara-negara Arab lainnya.
“Badan ini yang kami tunggu-tunggu, karena memang idealnya urusan haji dan umrah diurus secara fokus. Dan ini membuktikan bahwa Presiden peduli terhadap umat Islam,” kata Sekjen Zaky, seperti dikutip amphuri.org dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi yang tayang di TV One, pada Rabu (23/10/2024) pagi.
Zaky menegaskan pada prinsipnya AMPHURI mengapresiasi pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah membentuk Badan Penyelenggara Haji, meskipun pada awalnya AMPHURI mengusulkan kepada Prabowo untuk membentuk Kementerian Haji dan Umrah.
“Ini suatu langkah besar yang dilakukan Presiden Prabowo, apalagi Presiden punya cita-cita mau membuka perkampungan Indonesia di Saudi,” kata Zaky.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak yang turut menjadi narasumber menyebut saat ini pihaknya masih konsen pada urusan kelembagaan dan regulasi haji. Hal ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagai payung hukum urusan haji dan umrah ini.
“Jadi setahun ke depan ini kami masih konsen pada kelembagaan dan regulasi,” kata Dahnil.
Saat ini, kata Dahnil, masih dalam masa transisi, pasalnya penyelenggaraan haji tahun 2025, Kementerian Agama (Kemenag) sudah berlangsung. Karena itu, untuk sementara posisi badan ini hanya sebatas mendampingi dan mengawasi pelaksanaan haji yang dikelola Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag.
Pada penyelenggaraan haji tahun ini, lanjut Dahnil, pihaknya hanya ingin memastikan haji tahun ini sukses dan lebih aman penyelenggaraannya. Yang tidak kalah penting, lanjut Dahnil, pihaknya akan melakukan reorganisasi untuk penguatan badan mulai dari pusat sampai dengan tingkat provinsi, kabupaten/kota.
“Harapannya, penyelenggaraan haji berikut ditangani oleh badan ini sepenuhnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dahnil menambahkan, memang pembentukan badan ini sebagai bentuk kepedulian Presiden Prabowo kepada umat Islam, bahkan Prabowo berkeinginan memiliki perkampungan Indonesia.
Narasumber lainnya Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj menyoroti upaya yang dilakukan Kabinet Prabowo-Gibran yang telah menempatkan haji sebagai sesuatu yang penting dengan membentuk Badan Penyelenggara Haji, bahkan mengangkat penasehat khusus. Memang, kata Mustolih, badan haji ini merupakan tuntutan transformasi dari kebutuhan dan pemerintah Saudi sendiri yang kini mengedepankan swastanisasi dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
“Memang merujuk pada Undang-undang Haji, bahwa leading sector-nya adalah Kemenag, meski hasil survei BPS setiap tahun selalu naik, namun yang menjadi permasalahan krusial adalah Kementerian ini selain menjadi regulator, juga sekaligus operator,” tandasnya.
Kalau hanya mengambil Ditjen PHU, kata Mustolih, tidak menyelesaikan masalah. Karena itu, lanjutnya, Badan ini harus mengambil semua pihak yang terkait seperti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebab selama ini, ada kesan muncul BPKH yang lebih ego sektoral terkait dalam memutuskan biaya perjalanan ibadah haji. Dimana BPKH sebagai pemegang anggaran, selama ini dianggap sebagai kasir saja.
“Jadi jangan sampai hanya mengambil peran teknis, tapi harus lebih luas lagi,” ujar Mustolih sembari berharap Badan ini sesegera mungkin merevisi regulasi haji dan umrah.
Sebelumnya, pada Selasa (22/10/2024) kemaren, Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji yang dikepalai oleh Muhammad Irfan Yusuf dan dibantu Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakilnya. Selain kepala badan dan wakilnya, Prabowo Subianto juga melantik Muhadjir Effendi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji. (hay)