AMPHURI Sambangi Kemenag Bahas Upaya Kongkrit pasca Pembatalan Keberangkatan Haji 1442H

AMPHURI.ORG, JAKARTA–Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Firman M Nur didampingi sejumlah pengurus menemui Pelaksana tugas (Plt.) Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Khoirizi. Kedatangan pimpinan AMPHURI kali ini dalam rangka menggali dan berkoordinasi terkait upaya apa saja yang akan dilakukan Kemenag sebagai regulator pasca pembatalan keberangkatan haji dan pengumuman resmi Pemerintah Arab Saudi soal haji 1442H.

“Maksud kedatangan kami selain untuk bersilaturahmi, kami juga ingin mendapatkan update informasi sekaligus arahan dari Kementerian Agama terkait hal-hal apa saja yang akan dilakukan Kemenag yang mungkin bisa kita sinergikan bersama pasca pembatalan keberangkatan haji tahun ini,” kata Firman usai pertemuan di Jakarta, Senin (21/6/2021).

“Termasuk dalam hal menyikapi informasi hoax yang banyak berseliweran di pemberitaan maupun di media sosial terkait penyelenggaraan haji maupun umrah,” sambungnya.

Firman mengatakan, sebagai pelaku usaha perjalanan haji dan umrah pihaknya terus melakukan sosialisasi sekaligus mengedukasi masyarakat muslim, khususnya calon jamaah haji bahwa pembatalan keberangkatan untuk kedua kalinya ini didasarkan karena pemerintah lebih mengutamakan keselamatan jamaah. Bahkan, pemerintah Saudi pun akhirnya mengumumkan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini dilaksanakan terbatas hanya untuk warga lokal dan mereka yang bermukim di Saudi.

“Kami memahami dan menghormati atas sikap kehati-hatian Saudi yang tidak mau pelaksanaan haji tahun ini malah menjadi klaster baru dari penyebaran Covid-19 di dunia,” tegasnya.

Namun rupanya, kata Firman, ada saja pihak-pihak yang tidak senang dengan keputusan pemerintah yang didukung oleh asosiasi penyelenggara perjalanan haji dan umrah, sehingga munculah berita-berita hoax terkat hal ini.

“Karena itu, kedatangan kami ke Kemenag ini untuk berkoordinasi apa saja langkah selanjutnya yang akan kita lakukan bersama dalam menghadapi musim umrah yang akan datang. Di samping kami pun meminta keberpihakan pemerintah terhadap kami yang sudah lebih dari setahun tidak ada kegiatan usaha lantaran pandemi ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Plt. Dirjen PHU Khoirizi mengatakan Kemenag selaku leading sector penyelenggaraan haji dan umrah memang berencana untuk mengadakan pertemuan bersama asosiasi dan seluruh stakeholders penyelenggaraan haji dan umrah menyikapi kondisi sebagaimana dimaksud AMPHURI. Pertemuan tersebut, kata Khoirizi, juga akan melibatkan semua pihak instansi yang terkait haji dan umrah.

“Kami akan adakan pertemuan dengan agenda membahas langkah-langkah kongkrit yang harus dilakukan antara pemerintah dan pelaku usaha perjalanan haji dan umrah pasca pembatalan keberangkatan haji serta mempersiapkan penyelenggaraan umrah 1443H,” kata Khoirizi yang didampingi Dirbina UHK Nur Arifin, Dirlola Sidhu Jaja Jaelani, Kasubdit Nur Alya Fitra dan Rudi Nuruddin Ambary.

Khoirizi menegaskan, soal persiapan umrah ke depan, pihaknya sudah siap, hanya saja yang harus diperjuangkan saat ini adalah bagaimana suspend terhadap Indonesia segera dicabut oleh Saudi. Di samping itu, lanjut Khoirizi, ketika suspend itu dicabut, maka penyelenggara perjalanan umrah pun harus siap dengan berbagai aturan yang berlaku.

“Pastinya nanti banyak hal yang harus diantisipasi baik oleh pemerintah maupun penyelenggara perjalanan umrah, makanya kita akan adakan pertemuan bersama asosiasi dalam waktu dekat ini,” tandasnya. Turut hadir Waketum Islam Saleh Alwaini, Wasekjen Syatiri Rahman, Wabendum Ita Pupitawati, Kabid Haji Ismail Adhan dan Kabid Umrah Zaki Anshari. (hay)