AMPHURI.ORG, PADANG– Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Nizar menyampaikan, Tim Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Kementerian Agama (Kemenag) menggelar meeting online menggunakan apliaksi zoom dengan seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenag Se-Indonesia.
Rapat secara online yang digelar Senin, (13/4/2020) tersebut dihadiri oleh Menteri Agama Fachrul Razi, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama, para pejabat eselon I di lingkungan Kemenag. Salah satu bahasan adalah isu-isu aktual terkait penyelenggraan haji.
Nizar menjelaskan, pertama pihaknya melihat animo masyarakat cukup tinggi dan masih berharap haji tahun ini terlaksana dengan baik. “Buktinya, sampai hari ini sudah 71 % dari jamaah calon haji tahun ini telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih),” kata Nizar, seperti dikutip laman resmi Kemenag.go.id.
Kedua kaitan dengan informasi tidak benar yang beredar di masyarakat dan media sosial terkait Pemerintah Saudi membatalkan pelaksanaan haji untuk tahun ini. Nizar menegaskan sejauh ini Pemerintah Saudi belum mengeluarkan surat resmi terkait pembatalan haji untuk tahun ini. “Hinga saat ini Kementerian Agama masih mempedomani surat Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, yang meminta untuk menunda segala pembayaran dan kontrak terkait pelaksanaan haji,” katanya.
“Jadi sejauh ini sesuai arahan Menteria Agama, Ditjen PHU tetap melaksanakan segala persiapan pelaksanaan haji namun yang ditunda hanya pembayaran dan penanda tanganan kotrak layanan haji,” imbuh Nizar.
Selain itu, Nizar juga menjelaskan semua jamaah umrah yang sempat tertahan di Saudi akibat pemberlakuan lockdown sejak 9 April kemarin telah tiba di Tanah Air dan sudah tersebar di beberapa provinsi di Tanah Air. Saat ini ke 55 orang jamaah tersebut telah diberlakukan sesuai SOP, mereka semua bersedia dan telah di Karantina selama empat belas hari dan asrama haji wilayah masing-masing.
“Saat ini mereka masih berstatus ODP dan semuanya berada dalam keadaan sehat,” tegasnya.
Nizar juga mengupas isu aktual lain yakni terkait penggunaan asrama haji untuk karantina ODP dan PDP Covid-19. Nizar menjelaskan penggunaan asrama haji itu merupakan pilihan terakhir setelah UPT atau balai diklat sudah tak bisa lagi menampung dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing.
Bila pelaksanaan haji tetap berjalan, Nizar memastikan bahwa jamaah tak usah khawatir, karena asrama haji akan disterilkan sepuluh hari menjelang jamaah haji masuk asrama. “Saya harap agar Kakanwil berperan dalam menenankan masyarakat. Agar masyarakat bersabar, semoga tahun ini pelaksanaan haji akan tetap berlaksana dengan baik,” pungkasnya. (hay)