AMPHURI.ORG, MAJALENGKA–Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar menegaskan bahwa, pemberangkatan jamaah umrah bukan menjadi wewenang Kementerian Agama, tapi masing-masing asosiasi. Hal ini disampaikan Nizar terkait akan digunakannya Bandara Internasional Kertajati sebagai titik keberangkatan jamaah umrah mulai musim tahun depan.
Menurutnya, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) ini sifatnya bisnis, jika itu menguntungkan tentu PPIU akan tertarik memindahkan ke Kertajati. “Saya rasa perlu adanya komunikasi antara BPIJB Kertajati dengan PPIU dan ini akan lebih baik,” kata Nizar saat kunjungan kerja dalam rangka Peninjauan Kesiapan Penerbangan Jamaah Haji dan Umrah tahun 2020 dibandara Kertajati, Majalengka, Jumat (29/11/2019).
Nizar menambahkan, saat ini PPIU yang berizin jumlahnya 1060 PPIU dan yang ada di Jawa Barat ada sekitar 172 PPIU ditambah lagi PPIU yang membuka cabang di Jawa Barat tentu akan tertarik memindahkan penerbangannya ke Kertajati dengan adanya insentif atau diskon.
“Selain itu konsekuensinya memindahkan ke Kertajati yaitu apakah jamaah mau jika dialihkan dari Cengkareng atau Husein Sastranegara ke Kertajati? Hal ini terkait dengan teritorial apakah jamaah umrah dari Bogor mau diberangkatkan dari Kertajati,” ujarnya.
Setidaknya, kata Nizar, jika hal itu bisa dilakukan, paling tidak menarik jamaah umrah sekitar Kertajati.
Sementara itu Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis mengatakan, umrah saat ini sudah ada regulasinya. PPIU itu menjual paket umrah sudah dengan tiket pesawatnya. Sehingga, dalam menjual paketnya, PPIU sudah menentukan kapan berangkatanya, dengan maskapai apa serta hotelnya dimana.
“Biasanya PPIU dalam memberangkatkan jamaahnya melalui bandara yang sudah ada penerbangan reguler ke Arab Saudi,” ujarnya.
Menurutnya, dengan adanya himbauan dan adanya tujuh kabupaten/kota sekitar Bandara Kertajati, ada sekitar 7.000 jamaah umrah setiap bulannya. “Jika bisa memberangkatkan 5.000 jamaah umrah saja setiap bulannya, saya rasa Kertajati sudah cukup ramai,” kata Muhajirin.
Selain Muhajirin Yanis, turut mendampingi kunjungan Dirjen PHU yakni Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat A. Buchori dan Kasubdit Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji Reguler Nurchalis. Hadir pula pejabat dari Disperbud, Pemda Jabar, Pemda Majalengka serta instansi terkait. (hay)