DPD AMPHURI Jabar Siap Sukseskan Program dan Kebijakan DPP AMPHURI

AMPHURI.ORG, BANDUNG–Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah (AMPHURI) sebagai asosiasi selalu ikut terlibat dan melibatkan diri bersama pemerintah merumuskan aturan turunan dari UU Cipta Kerja (UU Nomor 11/2020) dalam hal penyelenggaraan haji dan umrah. Sebelumnya, AMPHURI juga telah memberikan catatan dan masukan terkait penyelenggaraan haji dan umrah untuk diakomodir di rancangan omni bus law yang kini sudah disahkan menjadi UU Cipta Kerja.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) AMPHURI, Firman M Nur dalam sambutannya di Pelantikan Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) AMPHURI Jawa Barat, di Hotel Harris Citylink, Bandung, Kamis (26/11/2020).

“Dalam UU Cipta Kerja yang juga mengatur soal bidang keagamaan, insya Allah AMPHURI terus melakukan sinergi dan kolobarasi dengan pemerintah dalam merumuskan aturan pelaksanaan penyelenggaraan haji dan umrah. Kami menurunkan tim untuk masuk dalam tim perumusan rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan haji dan umrah,” kata Firman.

Firman juga menyapaikan, terkait penyelenggaraan umrah di masa pandemi yang baru saja dimulai pada awal November lalu, berdasarkan pengalaman di lapangan AMPHURI juga telah mengeluarkan surat evaluasi dan himbauan dalam pelaksanaan umrah di masa pandemi. “Bahkan, AMPHURI menjadi asosiasi pertama yang mengawali umrah di masa pandemi. Memang dalam pelaksanaannya ada banyak yang musti kita evaluasi, sehingga sangat perlu adanya rekomendasi/imbauan dalam pelaksanaanya. Kami sudah menerbitkan surat yang kita edarkan kepada anggota,” ujarnya.

Terkait penyelenggaraan umrah di era new normal ini, lanjut Firman, bidang Hukum dan advokasi DPP AMPHURI telah menyiapkan draft perjanjian antara jamaah dengan travel biro umrah. Terlebih masa pandemi covid-19 ini masih berlangsung, sementara penyelenggaraan umrah telah dimulai. “Salah satunya perjanjian yang mengatur jika jamaah terpapar covid-19 itu menjadi tanggungjawab siapa?  Bagaimana penanganannya, semua ada dalam perjanjian tersebut,” jelas Firman sembari menambahkan pihaknya akan menyosialisasikan hal tersebut kepada anggota dalam waktu dekat.

Selaku pimpinan AMPHURI, Firman pun merasa bangga kepada DPD Jabar yang bisa mengadakan kegiatan acara pelantikan yang begitu besar dan megah dengan melibatkan seluruh anggota AMPHURI yang ada di Jawa Barat. “Di wilayah Jabar ini tercatat ada 57 anggota AMPHURI dari 181 PPIU yang ada di Jabar, Insya Allah dengan program-program kita, kami harap semoga DPD Jabar bisa mengajaknya dalam satu rumah besar AMPHURI, karena AMPHURI hadir untuk semua,” katanya.

Di sisi lain, Firman pun meminta maaf, lantaran dari 57 anggota yang ada di Jabar, sebanyak 12 pimpinan anggota AMPHURI masuk dalam kepengurusan DPP. “DPD Jabar memang spesial, pasalnya, ada 12 orang pimpinan biro travel asal Jabar ditarik ke DPP, sehingga beberapa waktu lalu Ketua DPD Jabar merasa kesulitan harus mencari SDM yang terbaik lainnya,” ujar Firman.

Sebelumnya, Ketua DPD AMPHURI Jabar, Asep Bisma Supriyatna dalam sambutannya menyampaikan pihaknya siap menyukseskan dan mendukung seluruh program kerja dan kebijakan-kebijakan DPP AMPHURI sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Organisasi. “Kami pengurus AMPHURI Jabar siap mensukseskan, mendukung dan berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk pemangku kebijakan daerah dan pelaku bisnis haji dan umrah yang ada khususnya di wilayah Jawa Barat,” katanya.

“Segenap jajaran pengurus dan anggota AMPHURI Jabar siap menjalankan roda organsiasi di tingkat daerah, siap bekerja dan melayani para pelayan tamu Allah,” imbuhnya.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang turut hadir dalam pelantikan tersebut berkesempatan memberikan sambutan atasnama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. “Atas nama Pemprov Jabar dan masayarakat Jabar, kami mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus DPD AMPHURI Jabar, semoga kehadiran AMPHURI di Jabar akan mampu membawa kebaikan dan kemajuan serta suksesnya penyelenggaraan haji dan umrah, khususnya di Jawa Barat,” katanya.

Wagub juga berharap semoga seluruh wilayah Jawa Barat segera terbebas dari covid-19. Sebab, harus diakui pandemi covid-19 berdampak pula pada kelangsungan ekonomi Jabar yang terjun bebas. Meski begitu, kata Uu, Jabar mampu bertahan lewat inovasi-inovasi yang diterapkan di semua sector usaha. “Yang tangguh hanya bidang pertanian, dimana yang lain pada terjun bebas, pertanian malah naik, kami yakin usaha umrah pun bisa pulih kembali,” ujarnya berharap.

Terkait penyelenggaraan umrah, Wagub Jabar mengingatkan bahwa keberadaan BIJB Kertajati sedari awal sudah dipersiapkan untuk menunjang penyelenggaraan haji dan umrah. Bahkan, Saudi pun sudah menyetujui Kertajati menjadi embarkasi dan debarkasi. “Tapi sejak covid-19 mewabah, akhirnya tertunda,” katanya.

Di samping itu, Wagub Uu juga menjelaskan bahwa Jabar yang berpenduduk lebih dari 50 juta jiwa tercatat sebagai provinsi yang paling banyak dalam mengirimkan jamaah haji maupun umrah. Karena itu, ia mengingatkan kembali bahwa kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus dibarengi dengan kolaborasi antar semua pihak yang terlibat.

“Kami harap kebersamaan para penyelenggara haji dan umrah dalam melayani jamaah harus dijaga dan ditingkatkan. Karena harus diakui, pemerintah tidak paham hiruk pikuk penyelenggaraan umrah,” ujarnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Penasehat Ahmad Agil Alkaff, Ketua Dewan Kehormatan Imam Bashori, Sekretaris Jenderal Mohammad Farid Aljawi, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Ainul Afifi beserta jajaran pengurus DPP lainnya. Di samping itu hadir pula Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim dan tamu kehormatan Duta Besar Kazhakstan untuk Indonesia Deniyar Serekenov. (hay)