Dirbina Lakukan Pemantauan dan Pengawasan PPIU di Saudi
December 8, 2019
DPR Minta Saudi Airlines Turunkan Harga Tiket
December 9, 2019
AMPHURI, JAKARTA– Sebagai bentuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020, Komisi VIII DPR telah membentuk panitia kerja (Panja). Tugas Panja ini di antaranya membahas dan memutus status Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat layak jadi tempat penerbangan haji atau tidak.
Pembentukan Panja ini lantaran, Komisi VIII DPR belum memutuskan apakah Bandara Kertajati menjadi tempat penerbangan jamaah haji tajun 2020. DPR masih meminta keterangan dari berbagai pihak. “Sedang kita persiapkan. Sekarang memang belum kita putuskan,” kata Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, seperti dikutip ihram.co.id, Senin (9/12/2019).
“Bandara Kertajati itu kita memang sekarang lagi persiapan haji dan sudah masuk pembahasan di Panja,” katanya.
Saat ini, kata Yandri, pihaknya sedang menyoroti kesiapan dari 10 embarkasi, salah satunya Jawa Barat yang ada di Kertajati. Pasalnya, selama ini jamaah haji Jawa Barat embarkasinya di Bekasi.
Memang, secara geografis embarkasi Bekasi dinilai agak menyulitkan jamaah haji wilayah jalur selatan Jawa Barat seperti Kuningan, Subang dan Tasikmalaya dan wilayah lainnya. Karena selama ini jamaah haji di wilayah itu harus menempuh lima sampai enam jam bahkan lebih untuk sampai di Bekasi. “Tentu ini akan melelahkan jamaah haji Kuningan dari Tasik kalau harus ke Bekasi itu pasti merepotkan,” katanya.
Karena itu, untuk memangkas jarak dan waktu tempuh jamaah haji di jalur selatan itu sudah selayaknya Bandara Kertajati memilik emberkasi atau debarkasi. “Komis VIII DPR mendorong segera diselesaikan pembangun asrama haji yang bertaraf hotel bintang tiga yang di Indramayu,” ujarnya.
Untuk mempercepat pembangunan asrama haji di Indramayu, lanjut Yandri, Komisi VIII sudah menyutujui anggaran yang diajukan pemerintah. Yandri berharap melalui anggaran itu pembangun asrama haji di Indramayu segera selesai sebelum pelaksanaan haji.
“Asrama Haji Indramayu sudah kita gelontorkan untuk mempercepat pembangunan asrama haji, kalau tidak salah tahun ini sebesar Rp 79 miliar,” katanya.
Yandri mengatakan, Komisi VIII juga telah memangil pihak Angkasa Pura, dan maskapai Garuda serta Saudi Airlines untuk hadir pada hari Senin (9/12).
Yandri mengatakan, mereka dipanggil itu untuk diminta memperlihatkan unsur apa saja dari pihak Angkasa Pura dan maskapai agar pelaksanaan haji di dalam negeri terutama saat di embarkasi Kertajati lancar. (hay)
