Inilah Formasi dan Syarat Daftar Petugas Haji 2026
November 21, 2025
Gastat: Lebih dari 5,4 Juta Jamaah Tunaikan Umrah pada Kuartal II 2025
November 21, 2025
AMPHURI.ORG, BANDUNG–Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengatakan saat ini Kementerian Haji dan Umrah tengah merampungkan struktur kelembagaan kantor wilayah (kanwil) tingkat provinsi dan kantor Kemenhaj untuk kabupaten/kota di Indonesia.
“Kemenhaj mengusung reformasi kelembagaan dan integritas dimana struktur kelembagaan daerah akan segera dirampungkan. Pejabat eselon yang ada akan dilantik sebagai Plt. Kepala Kanwil/Kantor dan akan menjadi definitif dengan syarat mutlak apabila sukses dan bersihnya penyelenggaraan haji 2026,” kata Menhaj Irfan Yusuf saat kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat dalam rangka sosialisasi reformasi kelembagaan dan mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447H/2026M di Bandung, Jumat (21/11/2025).
“Kami menekankan pentingnya integritas tinggi dan melarang keras adanya permainan sedikit pun dalam pelayanan haji,” sambung Gus Irfan panggilan akrabnya.
Dalam kunjungan kerja ke Jawa Barat, Gus Irfan meminta penyelenggara haji tingkat provinsi dan kabupaten/kota melakukan persiapan dini untuk menjamin optimalisasi aspek teknis. Diantaranya adalah terkait daftar jamaah yang berhak melunasi biaya haji akan segera diumumkan dan proses pelunasan dapat dimulai. Begitu juga dengan istitha’ah calon Jamaah haji.
“Istitha’ah kesehatan calon Jamaah menjadi syarat utama yang tidak bisa ditawar. Pelanggaran berisiko denda hingga pengurangan kuota. Jamaah yang tidak lolos istitha’ah dalam pemeriksaan acak di bandara kedatangan Arab Saudi akan dipulangkan,” tegas Gus Irfan.
Sementara mengenai rekrutmen petugas haji 2026, Gus Irfan mengatakan, akan dilakukan secara professional dan bersih dari titipan. Calon petugas haji yang lolos nantinya akan mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis selama satu bulan penuh.
Lebih lanjut Menhaj Gus Irfan juga memaparkan terkait transformasi asrama haji agar menjadi hotel yang mandiri dan mampu menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga tidak bergantung pada pendanaan pusat.
“Kemenhaj berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih bersih, adil, profesional, dan berorientasi pelayanan terbaik,” tutup Gus Irfan. (hay)
