Halal Bihalal Virtual, AMPHURI Hadirkan Ustadz Das’ad Latief dan Kepala BPKH Kupas Haji yang Batal

AMPHURI.ORG, JAKARTA–Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) menggelar Halal Bihalal secara virtual lantaran di pandemi Covid-19 yang belum usai. Halal Bihalal yang mengusung tema Refleksi Aksi Silaturahmi di Masa Pandemi itu menghadirkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan dai kondang Ustadz Das’ad Latief.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum DPP AMPHURI Joko Asmoro kembali menegaskan bahwa pihaknya dapat memahami dan menghormati keputusan pemerintah yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441H/2020M. Meski dirasa pahit, namun inilah qadarullah yang musti diterima oleh seluruh umat Islam Indonesia, khususnya para calon tamu Allah yang akan berangkat haji tahun ini dan para pelaku usaha Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

“Sejauh ini AMPHURI dapat memahami dan menghormati atas keputusan yang diambil pemerintah Indonesia maupun Kerajaan Arab Saudi yang mengutamakan keselamatan jiwa dan kesehatan umat demi kemashlahatan bersama,” kata Joko Asmoro dalam sambutannya di acara Halal Bihalal Virtual Keluarga Besar AMPHURI, pada Jumat (12/6/2020).

Menurut Joko, sebagaimana diketahui bersama, pada 2 Juni 2020, Pemerintah yang telah membatalkan pemberangkatan jamaah haji pada tahun ini banyak mengundang tanya baik masyarakat maupun kalangan pengusaha. Namun demikian, pada akhirnya semua memahami, memaklumi dan menghormati keputusan tersebut. Bahkan kini beberapa negara tetangga pun mengikuti keputusan Indonesia. Terlebih pemerintah Saudi sendiri sampai hari ini belum mengumumkan keputusan yang bakal diambilnya.

Lantas, kata Joko, tentu saja pihak yang terkena imbas dari pembatalan haji tahun ini adalah para pelaku usaha biro travel haji dan umrah. Bahkan sebelumnya, Februari lalu kegiatan umrah pun sudah ditangguhkan baik oleh pemerintah Saudi maupun Indonesia. Karena itu, AMPHURI sebagai rumah besar dari biro travel haji dan umrah telah mengajukan usulan-usulan kepada pemerintah dan pihak terkait sebagai antisipasi dampak dari pembatalan haji tahun ini.

“Praktis tahun ini, kami hanya bekerja dua bulan saja, sejak disetopnya umrah hingga masuk kembali musim umrah 1442H mendatang, karena haji tahun ini juga ditangguhkan keberangkatannya,” kata Joko.

Untuk itu, lanjut Joko, pihaknya meminta kepada pemerintah dan BPKH untuk bisa membantu dengan memberikan relaksasi ekonomi bagi kelangsungan usaha biro perjalanan haji dan umrah.

“Semoga dengan kehadiran Pak Anggito sebagai Kepala BPKH dalam kesempatan ini bisa menjelaskan kepada anggota dan masyarakat terkait hal ini bagaimana ke depannya, termasuk soal dana haji yang sempat beredar berita yang kurang mengenakkan yang pada akhirnya kami pun terkena imbasnya,” katanya.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanya memaparkan sejak terbitnya KMA 494/2020 tentang pembatalan haji tahun ini, memang banyak pihak yang membicarakan soal dana haji yang disetorkan jamaah. Bahkan sempat menjadi trending topic di media sosial lantaran pemberitaan yang kurang pas terkait dana haji. Padahal, lanjut Anggito, BPKH selaku pengelola keuangan haji telah menyiapkan skema program pengelolaan dana haji untuk ke depannya.

“Termasuk soal pengembalian setoran lunas biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) khusus, kita sudah siapkan,” tegasnya.

Terkait program ke depan BPKH, Anggito menjelaskan pihaknya beserta Kementerian Agama dan pengawasan dari DPR telah menyiapkan program efisiensi komponen biaya haji. Kemudian berikutnya adalah program Ayo Haji Muda yang sampai hari ini terus dikampanyekan ke khalayak.

“Sekali lagi, prinsip BPKH dalam mengelola keuangan haji menggunakan prinsip dan kaidah syariah, hati-hati, optimal, likuid, dan digunakan untuk manfaat jamaah haji Indonesia,” ujarnya.

Sementara ustadz Das’ad Latief dalam taushiyahnya menyampaikan bahwa AMPHURI sebagai rumah besar penyelenggara haji dan umrah terbesar di Indonesia di momen lebaran yang masih dalam suasana pandemi global Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19), tetap terus menjaga bahkan saling menguatkan silaturahmi antar anggota. Terkait keputusan Pemerintah soal pembatalan haji, keluarga besar AMPHURI telah memahami dan menghormatinya demi kemashlahatan bersama.

“Inilah nikmat terbesar bagi kita para penyelenggara haji dan umrah yang musti disadari bahwa Allah meminta kita agar menjadi manusia yang lebih sabar, kuat dan menerima dengan apa yang terjadi, tidak lagi berburuk sangka antara sesama, apalagi terhadap Allah,” katanya.

“Salah satunya dengan acara kali ini, meskipun kita tak bisa bertemu secara fisik, namun dengan adanya teknologi kita bisa bertatap muka meski lewat layar monitor. Inilah nikmat yang mestinya kita syukuri,” imbuhnya.

Halal Bihalal virtual yang didukung penuh oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BPKH itu setidaknya diikuti ratusan peserta dari anggota biro travel haji dan umrah yang bernaung di AMPHURI serta undangan para mitra kerja strategis AMPHURI. Halal Bihalal yang dipandu oleh Sahrul Gunawan itu juga dirangkai dengan Rapat Anggota AMPHURI.

Sekjen DPP AMPHURI Firman M Nur menyampaikan bahwa selain terus mengawal usulan-usulan AMPHURI terkait dampak covid-19, ada sejumlah program kerja yang akan dilaksanakan jelang berakhirnya kepengurusan periode 2016-2020, di antaranya program Fame Trip Halal Inbound yang akan digelar pada 6–13 Juli mendatang. Kemudian AMPHURI juga bakal menggelar Musyarawah Nasional (Munas) ke-5 yang rencananya bakal diselenggarakan di Batu Malang, Jawa Timur pada minggu ketiga di bulan September nanti.

Terkait program Fame Trip, Firman mengatakan, AMPHURI Wonderful Halal Indonesia sebagai sarana menggiatkan anggota untuk aktif mempromosikan pariwisata Indonesia kepada wisatawan muslim mancanegara bahwa Indonesia adalah destinasi terbaik dunia untuk halal and muslim friendly tour.

“Bagian dari dukungan AMPHURI terhadap program pemerintah untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia,” katanya.

“Semua program kegiatan tetap dengan menerapkan standar protokol kesehatan, sebagaimana anjuran pemerintah,” imbuhnya. (hay)