Kemenag Ajak PPIU dan PIHK Manfaatkan Keberadaan Asrama Haji

AMPHURI.ORG, MAKASSAR–Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Nizar menegaskan pihaknya terus mendorong asrama haji agar dijadikan sebagai destinasi manasik haji. Asrama haji juga bisa dioptimalkan sebagai pusat titik kumpul jamaah haji dan umrah sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci.

Demikian disampaikan Dirjen PHU Nizar saat berbicara pada kegiatan Jagong Masalah Umrah dan Haji (Jamarah), di Makassar, pada Jumat (2/10/2020), seperti dilansir laman resmi kemenag.go.id.

Nizar mengajak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan fasilitas yang ada di asrama haji. “Mendorong dan mengharapkan para penyelenggara haji dan umrah, PPIU dan PIHK, khususnya di Sulsel agar menjadikan asrama haji Sudiang sebagai destinasi manasik haji serta pusat titik kumpul jamaah calon haji dan umrah sebelum diberangkatkan ke tanah suci, sehingga lebih efektif dan efesien,” kata Nizar.

Dalam kesempatan itu, Nizar juga menegaskan bahwa kepastiannya masih menunggu pengumuman dan izin dari Saudi. Menurutnya, sampai saat ini belum ada informasi resmi yang disampaikan berkenaan dengan kemungkinan akan diizinkannya keberangkatan jamaah umrah asal Indonesia.

“Belum ada kepastian terkait izin keberangkatan jamaah umrah Indonesia. Kita masih menunggu dan berkoordinasi dengan pihak perwakilan di KJRI Jeddah. Potensi dan harapan untuk Indonesia masih ada. Karenanya kita sama-sama berdoa semoga nama Indonesia masuk dalam list yang dikeluarkan Arab Saudi,” terang Nizar.

Nizar mengaku sudah mengetahui bahwa Saudi akan mulai memberikan izin penyelenggaraan umrah secara bertahap. Ada tiga tahap yang direncanakan. Pertama, mengizinkan warga negara Saudi dan ekspatriat yang tinggal di sana (mukimin) untuk menunaikan ibadah umrah mulai 4 Oktober 2020.

“Izin ini hanya untuk 30% dari kapasitas Masjidil Haram sesuai hitungan protokol tindakan pencegahan penyebaran Covid-19, yaitu: enam ribu jamaah umrah per hari,” ujarnya.

Kedua, mengizinkan ibadah umrah dan salat di Masjidil Haram bagi warga negara Saudi dan mukimin mulai  18 Oktober 2020. “Jumlahnya bertambah menjadi  75% dari kapasitas Masjidil Haram sesuai hitungan protokol tindakan pencegahan, atau 15 ribu jamaah umrah per hari dan 40 ribu jamaah salat per hari,” jelasnya.

Ketiga, mengizinkan ibadah umrah dan salat bagi warga Saudi, mukimin dan warga dari luar kerajaan. Rencananya akan dimulai pada 1 November 2020. Pada tahap ini, Masjidil Haram diharapkan dapat menampung 100% sesuai hitungan protokol tindakan pencegahan, yaitu: 20 ribu jamaah umrah per hari dan 60 ribu jamaah salat per hari.

“Namun, ini masih menunggu pengumuman resmi kondisi pandemi Covid-19,” tegas Nizar.

Sementara itu, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim  menambahkan, General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi melalui surat No 4/6346 tanggal 15 September 2020 telah merilis tiga negara yang sementara ini tidak diizinkan masuk ke sana untuk penerbangan non umrah, yaitu: India, Brazil, dan Argentina. “Jadi sampai sekarang belum ada pemberitahuan resmi dari Saudi untuk penerbangan umrah,” jelasnya.

“Saat ini kita masih menunggu dan semoga Indonesia termasuk yang diizinkan untuk memberangkatkan jamaah umrah pada 1 November mendatang,” katanya.

Pada kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan Kerjasama antara Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan, UPT Asrama Haji Sudiang Makassar dan assosiasi PPIU yang ada di Sulsel. Ada tiga asosiasi yang mewakili, yaitu: AMPHURI, Kesthuri dan Himpuh. Kerjasama ini terkait penggunaan fasilitas Asrama Haji Embarkasi Makassar. (hay)