Kemenag dan Komisi VIII DPR Tinjau Asrama Haji Embarkasi Mataram

AMPHURI.ORG, MATARAM–Komisi VIII DPR melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik.

Kunjungan mitra kerja Kementerian Agama ini untuk meninjau dan melihat keberadaan Asrama Haji Embarkasi Lombok, NTB. Kedatangan rombongan disambut Kakanwil Kemenag Provinsi NTB, Zaidi dan jajarannyal.  Demikian seperti dilansir laman resmi kemenag.go.id.

Rombongan Komisi VIII yang hadir adalah Diah Pitaloka, TB Ace Hasan Syadzily, Arwan M Aras T, Sri Wulan, Anisah Syakur dan Wastam. Dalam kunjungan tersebut juga di hadiri oleh Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Khoirizi, dan Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Ramadhan Harisman.

Menurut Moekhlas Sidik, kunjungan tim Panja meninjau Asrama Haji Lombok untuk melihat secara langsung mengenai kondisi objektif kinerja UPT Asrama Haji Lombok serta pengelolaan dan sarana prasarana, selain itu untuk mendapatkan masukkan dari permasalahan dan usulan kebijakkan tentang peran UPT Asrama Haji.

“Transformasi asrama haji saat ini sudah sangat baik, dengan merevitalisasi sarana dan prasarana secara setaraf hotel bintang III, namun masih ada asrama haji yang memiliki fasilitas kamar yang belum memenuhi standarnya, fasilitas penunjang seperti fasilitas pertemuan, restoran, sarana olahraga, fasilitas internet dan lainnya masih banyak yang belum sesuai target hotel bintang tiga,” kata Moekhlas Sidik di Mataram, Rabu (26/5/2021).

“Musim haji asrama haji dipergunakan sekitar 60-72 hari, sedangkan sisa hari dalam satu tahun hendaknya bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kepada masyarakat luas, sehingga dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat digunakan untuk operasional pengelolaan asrama haji, selain itu optimalisasi penggunaan asrama haji diluar musim haji adalah dapat meningkatkan perekonomian daerah, khususnya dilingkungan asrama haji,” ungkapnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB Zaidi mengatakan bahwa hubungan Kanwil Kemenag NTB dengan UPT Asrama Haji NTB sebatas koordinasi, karena UPT Asrama Haji dibawah langsung Dirjen.

Oleh karena itu, Zaidi berharap mudah mudahan ke depan UPT Asrama Haji Mataram akan terus bersinergi dengan kantor wilayah Kemenag provinsi NTB Karen memang secara sejarah dulu masih dibawah kanwil.

Menurut Zaidi pelaksanaan haji di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sungguh luar biasa perkembangannya, bahwa daftar tunggu jemaah ibadah haji itu sudah 34 tahun. Ini artinya animo masyarakat untuk ibadah haji sangat besar.

“Kalau dilihat statistik ibadah haji tiga tahun terakhir mulai tahun 2019, kita mendapatkan kuota  4.514  orang yang terbagi menjadi dua yaitu haji reguler dan haji khusus,” ujarnya. (hay)