Kemenag Tegaskan Fatwa MUI Terkait Pembiayaan Haji tidak Mengikat

AMPHURI.ORG, JAKARTA–Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama Oman Fathurrahman menegaskan bahwa fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengizinkan pembayaran uang muka biaya haji menggunakan utang atau dana talangan itu sifatnya tidak mengikat secara hukum.

“Fatwa sifatnya tidak mengikat. Kemenag bekerja berdasarkan regulasi yang ada,” kata Oman di Jakarta, Kamis (3/12/2020), sebagaimana dilansir Republika.co.id.

Menurutnya, fatwa MUI tentang bolehnya pendaftaran haji menggunakan dana utang sifatnya tidak mutlak, tapi bersyarat. Sehingga ia menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Adapun kebijakan yang diambil Kementerian Agama terkait larangan penggunaan dana talangan dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap jamaah haji. Kementerian ingin agar antrean haji tetap terkendali.

Oman menambahkan, saat ini antrean keberangkatan haji jamaah Indonesia beragam dengan jangka waktu terlama mencapai 43 tahun di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dengan masa antre yang lama, dikhawatirkan semakin banyak jamaah berusia lanjut yang berangkat dan berisiko pada kesehatan mereka.

Tak hanya itu, berkaca pada pengalaman sebelumnya, skema dana talangan haji ini pernah diberlakukan, namun berakhir gagal. Risiko yang harus dihadapi calon jamaah dan pihak ketiga atau pemberi dana talangan cukup besar, terkait pengembalian utang.

“Larangan yang tertuang dalam PMA nomor 24 tahun 2016 tersebut masih tetap berlaku,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam Musyawarah Nasional (Munas) X MUI yang digelar pada 25-26 November mengeluarkan lima fatwa, diantaranya adalah fatwa yang mengizinkan pembayaran uang muka biaya haji menggunakan utang atau dana talangan. Hanya saja, ada beberapa syarat yang harus dipatuhi untuk menjalankan skema tersebut.

Terkait hal ini, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh, dalam keterangan tertulisnya menyebut orang yang berutang harus mempunyai kemampuan melunasi utangnya, antara lain dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup. (hay)