Komisi VIII DPR Panggil Menag, Kepala BP Haji dan Kepala Pelaksana BPKH

AMPHURI.ORG, JAKARTA–Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong Menteri Agama untuk melakukan lobi kepada pemerintah Arab Saudi guna menambah kuota petugas haji. Penambahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah haji Indonesia.

Demikian disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, saat rapat kerja bersama Menteri Agama sebagai kelanjutan dari pertemuan pada 4 Maret 2025. Salah satu topik utama yang dibahas adalah persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M.

Dalam kesempatan itu, DPR meminta Menteri Agama, Kepala Badan Penyelenggara Haji RI, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji untuk saling berkoordinasi dalam menyiapkan mitigasi risiko.

“Mitigasi risiko ini penting dibuat agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya pada Rabu (12/3/2025).

Marwan juga menyampaikan harapannya agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan dengan sukses dan memberikan kenyamanan maksimal bagi jamaah.

Sementara, Menag Nasarudin Umar mengatakan Kemenag saat ini terus berkoordinasi dengan Kerajaan Arab Saudi terkait penambahan kuota petugas. Menurutnya, akan lebih optimal jika petugas haji dari Indonesia sendiri yang melayani jamaah haji. Selain masalah bahasa, karakter orang Indonesia tentu lebih dapat dipahami oleh petugas asal Indonesia.

“Prinsip kami lebih baik orang Indonesia melayani jamaah Indonesia dari pada dari Arab. Di sana kan ada kesulitan bahasa. Masyarakat kita nggak bisa bahasa Arab, ya kan? Kalau orang Mesir, orang Syria, mereka semuanya bisa bahasa Arab. Kalau ada yang sakit, ada yang tersesat, orang Arab nggak bisa bahasa Indonesia, orang Indonesia nggak bisa bahasa Arab,” ujarnya.

“Nah, karena itu kami minta kepada pemerintah Saudi Arabia kemarin supaya diberikan kuota tambahan demi untuk membantu petugas haji Saudi Arabia,” sambungnya.

Kemudian, Menag juga mengungkapkan ucapan terima kasih kepada Komisi VIII yang selama ini terus mengawal Kemenag, sehingga bisa tetap pada track-nya. “Izinkan kami mengungkapkan rasa kebanggaan kami, sehingga mendapat masukan dan solusi dari komisi VIII,” ucapnya.

Menag pun bersedia jika ada informasi yang perlu diselesaikan di Kemenag di luar rapat-rapat resmi yang terjadwal. “Kapan pun kami siap di luar rapat resmi, insya Allah meski libur panjang kami tidak akan libur demi umat,” jelasnya.

Terkait hal ini, Marwan mengapresiasi keterbukaan Kemenag dalam menerima masukan dan solusi yang diungkapkan anggota komisi VIII.

“Sebentar lagi kita reses, biasanya banyak masyarakat yang memberi keluhan, baik masalah haji atau lainnya. Saya juga berharap Kemenag merespon dengan cepat pada saat itu,” tandasnya. (hay)