Menhaj: Indonesia Tampil sebagai Pemimpin Global dalam Pengelolaan Haji

AMPHURI.ORG, JAKARTA–Indonesia saat ini berdiri sebagai salah satu kontributor terbesar bagi komunitas haji global. Dengan lebih dari 200 ribu jamaah setiap tahunnya, tanggung jawab kita tidak hanya menyangkut urusan logistik. Lebih dari itu, kita berkewajiban memastikan bahwa setiap langkah perjalanan jamaah menjadi pengalaman yang penuh makna spiritual sekaligus dikelola dengan baik dan profesional.

Demikian disampaikan Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf dalam 7^th International Hajj Fund Forum 2025, di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Menhaj Irfan mengatakan, selama ini yang terus menjadi renungan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) adalah bagaimana pengelolaan Haji dapat melayani jamaah sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem haji secara keseluruhan. Menurutnya, Indonesia telah menetapkan tiga dimensi keberhasilan dalam pengelolaan haji dan umrah.

Pertama, keberhasilan dalam ibadah haji dan umrah. Pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara efektif dan tertib sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dengan menjamin keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi bagi seluruh jamaah. Kedua, keberhasilan dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah.

“Menjadikan haji dan umrah sebagai katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mendorong sektor-sektor produktif, serta memperkuat ekosistem yang mendukung penyelenggaraan ibadah,” jelas Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan ini.

Ketiga, keberhasilan dalam peradaban dan etika. Menurut Gus Irfan, mendorong jamaah untuk berkontribusi terhadap kemajuan moral dan budaya, menumbuhkan kedisiplinan, persatuan, dan nilai-nilai etika yang memperkaya tatanan masyarakat.

Lebih jelas Gus Irfan menjelaskan, inti dari pendekatan ini adalah pelayanan yang berpusat pada jamaah (pilgrim-centered service). Meliputi penjaminan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan di setiap tahap perjalanan; memberikan bimbingan keagamaan agar makna sakral haji tetap terjaga; dan mendukung jamaah dengan inovasi digital, fasilitas modern, dan koordinasi kelembagaan yang lebih baik.

Kemudian, Gus Irfan menegaskan, visi Indonesia adalah menjadi pemimpin global dalam pengelolaan haji. “Kami meyakini bahwa melayani jamaah bukan hanya kewajiban keagamaan, tetapi juga tanggung jawab tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan haji yang efektif memerlukan tata kelola kelembagaan yang kuat. Kerangka tata kelola ini memastikan bahwa setiap rupiah dan setiap sumber daya dikelola secara transparan untuk kepentingan jamaah, sebuah amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan inovasi.

Lebih dari itu, kata Gus Irfan, haji bukan hanya kewajiban ibadah, melainkan juga ekosistem ekonomi yang mendorong penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan investasi. Melalui optimalisasi pengeluaran, kemitraan lokal, serta pengembangan ekonomi haji, Indonesia berupaya memastikan bahwa operasional haji berjalan efisien sekaligus berkelanjutan secara ekonomi.

“Keberhasilan ekonomi dalam konteks ini berarti setiap investasi memperkuat kualitas layanan dan ketahanan nasional,” tegasnya.

Menhaj mengakui, bahwa ekosistem ekonomi haji saat ini belum optimal. Asrama haji, misalnya, perlu ditransformasikan menjadi hotel haji agar dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta melibatkan lebih banyak usaha kecil dan menengah.

“Begitu pula dengan ekspor bahan pangan ke Saudi yang masih menghadapi kendala, meskipun Indonesia telah mencapai swasembada beras. Tantangan seperti standar pestisida harus diatasi agar produk kita memenuhi regulasi internasional,” katanya.

Lebih lanjut Gus Irfan mengungkapkan, tahun ini, pihaknya telah memulai pembangunan Kampung Haji di Mekkah, Arab Saudi. Dengan adanya Hajj Village ini, kata Gus Irfan, perputaran uang jamaah Indonesia dapat tersentralisasi di sana, sekaligus memperkuat kehadiran produk dan layanan Indonesia di tanah suci.

Setidaknya, kata Gus Irfan, setiap tahun, jamaah haji dan umrah Indonesia menghabiskan sekitar Rp60 triliun, atau sekitar 3,6 miliar dolar AS. Karena itu, pihaknya mengundang para mitra dan pemangku kepentingan di forum ini untuk bersama-sama menjajaki peluang pasar di Saudi.

“Agar belanja jamaah tersebut juga dapat memberikan manfaat bagi petani, peternak, dan pelaku industri dalam negeri,” jelasnya.

Menurutnya, keberlanjutan ekonomi juga berarti menemukan keseimbangan antara pemanfaatan dana haji yang optimal dengan penyediaan layanan yang berkualitas tinggi. Semua pasti memahami bahwa layanan yang lebih baik membutuhkan biaya yang lebih besar. Oleh karena itu, kata Gus Irfan, perlu sinergi dalam pengelolaan dana haji. Di mana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pemasok dan Kemenhaj dari sisi permintaan bekerja sama secara bertanggung jawab untuk memberikan layanan terbaik dengan biaya yang wajar.

“Marilah kita bersama-sama menjadikan haji tidak hanya sebagai perjalanan suci ke tanah haram, tetapi juga sebagai simbol tata kelola yang baik, kerja sama ekonomi, dan kemitraan internasional yang berkelanjutan,” pungkasnya. (hay)