Menhaj: Kemenhaj Gandeng Imigrasi, Percepat Layanan dan Cegah Haji Tanpa Visa Resmi

AMPHURI.ORG, JAKARTA—Penyelenggaraan haji tahun ini berjalan lebih baik berkat dukungan lintas kementerian, khususnya dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam percepatan layanan paspor bagi jamaah. Percepatan penerbitan paspor menjadi salah satu kunci dalam memenuhi tenggat waktu keberangkatan jamaah haji.

Demikian disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, dalam keterangan resminya usai pertemuan dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

“Proses haji kemarin kita banyak dibantu oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, terutama terkait percepatan paspor jamaah. Karena dikejar deadline, kami sempat memohon agar layanan tetap dibuka di hari Sabtu dan jam operasional diperpanjang. Alhamdulillah, semua bisa berjalan dengan baik,” ujar Menhaj.

Selain penguatan layanan, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) juga tengah menyusun pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Haji yang melibatkan lintas instansi, termasuk unsur kepolisian dan imigrasi. Langkah ini diambil sebagai respons atas temuan pada tahun sebelumnya, di mana masih terdapat warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Arab Saudi pada musim haji tanpa menggunakan visa haji resmi.

“Kami sedang menyusun Satgas Haji bersama kepolisian dan imigrasi untuk mencegah WNI berangkat tanpa visa haji. Ini penting untuk melindungi jamaah dari berbagai risiko, termasuk potensi terlantar di Arab Saudi,” tegas Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan ini.

Gus Irfan menambahkan, pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga edukasi kepada masyarakat.

“Pertama, kita edukasi agar masyarakat tidak berangkat tanpa visa haji. Kedua, kita dorong solusi yang memudahkan masyarakat agar dapat berhaji melalui jalur yang sesuai ketentuan,” jelasnya.

Sementara, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan kesiapan jajarannya dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan haji, termasuk dalam hal pelayanan dokumen perjalanan.

“Kami memastikan kesiapan layanan, termasuk percepatan proses saat menghadapi deadline. Edukasi kepada masyarakat juga terus kami lakukan agar memahami aturan keberangkatan haji,” ujar Agus.

Agus juga mengungkapkan adanya penguatan layanan melalui penambahan fasilitas Mekkah Route, yang sebelumnya hanya tersedia di Mekkah Route yang kemarin hanya di tiga bandara, Soetta, Solo, dan Jawa Timur, kini ditambah di Makassar.

“Penambahan Makkah Route ini diharapkan dapat semakin memperlancar proses keberangkatan jamaah haji tahun ini,” katanya.

Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan di seluruh bandara guna mencegah keberangkatan jamaah tanpa visa haji resmi.

“Kita mengharapkan jangan sampai warga negara kita terlantar di sana, karena kebijakan Arab Saudi saat ini memang tidak mengizinkan selain pemegang visa haji untuk masuk pada musim haji,” tegasnya.

Melalui penguatan layanan, pembentukan Satgas, serta kolaborasi lintas instansi ini, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lebih tertib, aman, dan memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh jamaah Indonesia. (hay)