Dirjen PHU: Pemberangkatan Jamaah Umrah Jadi Kewenangan Asosiasi
November 29, 2019
AMPHURI Sumbagut Sosialisasi #Safehajiumrah di Lapangan Merdeka Medan
November 30, 2019
AMPHURI.ORG, BANDUNG–Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar menyampaikan bahwa Menteri Agama Fachrul Razi awal bulan Desember akan bertolak ke Arab Saudi untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020. Salah satu perjanjian yang tertuang dalam nota kesepahaman itu mengenai penambahan kuota petugas.
“Pada musim haji tahun 2019 petugas haji yang disepakati adalah 3.500 orang, idealnya kuota petugas 3.800 orang, semoga jumlah kuota petugas dapat disepakati,” kata Nizar pada acara Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional angkatan VI, di Bandung, pada Jumat (29/11/2019).
Menurutnya, musim haji 1441H/2020, sesuai rencana perjalanan haji, jamaah haji kloter pertama dijadwalkan pada tanggal 25 Juni 2020 masuk asrama, baru keesokan harinya, tanggal 26 Juni 2020 diterbangkan ke Saudi. Masa akhir operasional haji direncanakan pada tanggal 5 September 2020.
Selain itu, Nizar juga menambahkan, lama antrian jamaah haji per provinsi dan per kabupaten/kota akan berbeda-beda. Adapun masa tunggu jamaah haji Provinsi Jawa Barat rata-rata 18 tahun. Bisa saja bergerak, lanjut Nizar, apabila jamaah haji semakin banyak daftarnya.
“Profil jamaah haji Indonesia saat ini lebih banyak jamaah haji perempuan daripada jamaah haji laki-laki,” ucap Nizar.
Rencananya, kata Nizar, untuk jamaah haji Provinsi Jawa Barat pemberangkatan akan dilakukan dari Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) atau Bandar Internasional Jawa Barat Kertajati. “Yang terpenting, harus masuk asrama/embarkasi terlebih dahulu,” katanya sembari menambahkan karena belum ada asrama haji di sekitar Kertajati, maka jamaah haji Jawa Barat tahun 2020 tetap di asrama haji Bekasi.
“Saat ini akan dibangun asrama haji di Indramayu, dan juga akan dibangun museum haji pertama di Indonesia,” kata Dirjen.
Terkait jamaah haji asal Jawa Barat, Nizar mengatakan, tahun ini Provinsi Jawa Barat masih tetap akan ditempatkan di Misfalah dan tidak menggunakan sistem qurah agar kloternya tidak terpecah. “Sistem zonasi perpindahannya tiga tahun sekali agar terlihat perbaikannya,” ujarnya. (hay)
