Pagu Indikatif 2027, Momentum Transformasi Layanan Haji dan Umrah yang Efisien dan Adaptif

AMPHURI.ORG, JAKARTA—Penyusunan pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) diarahkan sebagai momentum transformasi kelembagaan untuk memperkuat layanan haji dan umrah yang lebih efisien, inovatif, adaptif terhadap dinamika global, serta tetap berfokus pada kepentingan jamaah.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenhaj, Teguh Dwi Nugroho dalam rapat koordinasi bersama jajaran Kantor Wilayah Kemenhaj se-Indonesia yang digelar secara hybrid dan dipusatkan di Jakarta, pada Senin (11/5/2026).

Dalam arahannya, Sekjen menyoroti tekanan ekonomi global, gejolak geopolitik internasional, hingga keterbatasan fiskal nasional yang secara langsung memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Pertumbuhan ekonomi global masih melambat dan tidak merata. Sejumlah negara mulai melakukan proteksi ekonomi untuk menjaga fiskal mereka. Kondisi ini menciptakan dinamika global yang berdampak langsung terhadap pembiayaan layanan haji,” ujar Teguh, seperti dilansir laman resmi Kemenhaj, haji.go.id.

Teguh menjelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji memiliki tantangan yang sangat kompleks karena dilaksanakan di Saudi dengan sistem pembayaran berbasis mata uang asing yang sebelumnya harus dikonversi ke dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, pemerintah tetap berkomitmen menjaga keterjangkauan biaya haji bagi masyarakat.

“Kita menghadapi tantangan besar karena ada arahan Presiden agar ongkos haji tidak naik. Karena itu satu-satunya jalan adalah membangun sistem kerja yang semakin efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan jamaah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Teguh mengatakan, dampak geopolitik global telah memicu kenaikan signifikan berbagai komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji. Harga avtur mengalami lonjakan tajam hingga mendekati 100 persen, biaya logistik internasional meningkat, sementara fluktuasi nilai tukar rupiah turut memberikan tekanan terhadap pembiayaan layanan.

“Fluktuasi global hari ini sangat memengaruhi stabilitas biaya haji. Avtur naik sangat tinggi, logistik meningkat, nilai tukar terus bergerak, sementara ruang fiskal nasional semakin terbatas. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun 2027,” katanya.

Teguh menambahkan bahwa banyak negara akhirnya menaikkan pajak untuk menjaga ketahanan fiskal mereka, yang berdampak pada meningkatnya biaya barang dan jasa serta menurunnya daya saing ekonomi global. Karena itu, seluruh kementerian dan lembaga diminta mampu beradaptasi dengan perubahan geopolitik melalui tata kelola anggaran yang lebih efisien, tepat sasaran, dan berbasis hasil.

“Dalam situasi seperti sekarang tidak ada ruang untuk bekerja secara business as usual. Seluruh jajaran harus menghadirkan inovasi, memperkuat digitalisasi, dan menghasilkan kinerja maksimal dengan biaya yang seefisien mungkin,” ujar Teguh.

Dalam pemaparannya, Sekjen menyampaikan bahwa pagu anggaran Kemenhaj Tahun 2026 sebesar Rp2,679 triliun, sedangkan pagu indikatif Tahun 2027 berada pada angka Rp1,945 triliun. Menurutnya, keterbatasan anggaran harus dipandang sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas belanja negara agar semakin produktif dan berdampak langsung kepada jamaah.

“Keterbatasan pagu bukan hambatan untuk bekerja. Justru ini menjadi momentum memperbaiki kualitas belanja agar lebih efektif, tepat guna, dan benar-benar memberikan manfaat langsung kepada jamaah,” tegasnya.

Teguh juga mengingatkan bahwa seluruh program Kemenhaj harus memiliki keterhubungan yang jelas dengan agenda prioritas Presiden serta arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Setiap program harus memiliki benang merah dengan prioritas Presiden. Kita tidak hanya berbicara tentang administrasi anggaran, tetapi tentang bagaimana anggaran negara mampu menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya.

Sekjen pun menegaskan empat pesan utama dalam penyusunan pagu indikatif Tahun 2027, yaitu fokus pada layanan inti, meninggalkan pola kerja business as usual, memperkuat inovasi dan digitalisasi, serta memastikan belanja berbasis output dan outcome.

Ia juga menyinggung asumsi makro ekonomi nasional tahun 2027 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,9 hingga 7,5 persen sebagai bagian dari fondasi menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, cita-cita Indonesia Emas akan sulit diwujudkan. Karena itu seluruh kementerian dan lembaga harus mampu menjaga efektivitas belanja negara di tengah tekanan global,” ujarnya.

Selain itu, asumsi nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.800 per dolar AS, inflasi sekitar 2,5 persen, serta harga minyak dunia yang masih fluktuatif menjadi faktor penting dalam penyusunan kebijakan anggaran nasional tahun 2027.

“Kemenhaj memiliki mandat yang sangat spesifik, yaitu memastikan pelayanan haji dan umrah berjalan optimal. Karena itu seluruh kebijakan, program, dan penggunaan anggaran harus berorientasi pada kualitas pelayanan jamaah,” pungkasnya. (hay)