AMPHURI.ORG, MADINAH–Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Nizar Ali memaparkan bahwa hingga saat ini pihaknya masih melakukan sinkronisasi sistem ehajj. Wajar jika masih ditemukan adanya ketidaksinkronan dalam sistem tersebut. Penyelenggaraan haji tahun ini berjalan lancar, meski diakuinya masih ditemuinya kekurangan di sejumlah sektor.
Demikian disampaikan Dirjen saat bertemu dengan jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) di Madinah, Sabtu (24/8/2019).
“Memang saat ini masih singkronisasi sistem ehajj, sehingga ada yang belum match, hal ini juga terjadi di biaya perjalanan ibadah haji regular juga,” tegasnya.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan AMPHURI, Cheppy Wahyu Hidayat terkait penyelenggaraan haji tahun ini. “Almahdulillah berjalan lancar, walauupun ada kekurangan di Mina, seperti tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi masih bisa atasi,” kata Cheppy.
Meski dalam penyelenggaraannya berjalan lancar, namun ada hal-hal yang membuat PIHK, sebagaimana disampaikan Bendahara Umum DPP AMPHURI, Muhammad Tauhid Hamdi, yang mengatakan ada ketidaksinkronan antara ehajj dengan wukala. Pasalnya, sebelum bertolak ke Saudi, PIHK sudah membayar melalui ehajj, namun ditagihkan kembali oleh maktab.
Terkait hal ini, anggota Dewan Kehormatan AMPHURI, Budi Firmansyah meminta pemerintah untuk hadir bernegosiasi dengan muassasah agar mendapatkan harga Armina yang terbaik dan memastikan layanan sesuai harga. Pasalnya, haji khusus juga mengunakan kuota pemerintah berdasarkan kesepakatan Negara-negara yang tergabung dalam OKI.
Sementara, Ketua Bidang Umrah DPP AMPHURI, Islam Saleh Alwaini dalam kesempatan itu melaporkan tentang aturan umrah yang baru. “Insya Allah akan diberlakukan e-umrah, dimana mekanismenya sama seperti ehajj. Semua pembayaran layanan di Saudi baik hotel maupun transportasi harus melalui IBAN,” ujarnya.
Direktur Pembinaan Umrah dan Haji Ditjen PHU, Arfi Hatim yang hadir mendampingi Dirjen mengatakan, sebagai asosiasi yang lahir dari rahim Kemeneg, idealnya, AMPHURI patuh terhadap ketentuan yang berlaku. “Supaya semua bisa sejalan,” katanya. (hay)