AMPHURI.ORG, JAKARTA–Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan Pemerintah Arab Saudi mengapresiasi kedisiplinan jamaah umrah Indonesia saat menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci. Untuk itu, Kemenag terus memupuk kepercayaan ini.
“Walaupun ibadah haji nantinya mungkin tidak akan maksimal, namun tetap kami akan membangun komitmen bahwa jamaah umrah Indonesia bisa disiplin dan memenuhi persyaratan yang berlaku,” kata Hilman di Jakarta, Kamis (3/2/2022), seperti dikutip laman resmi kemenag.go.id.
“Peran Kementerian Agama dalam membangun kepercayaan itu cukup berat. Namun, kita akan terus pupuk dan terus berkomunikasi secara intensif, baik didalam atau luar negeri sehingga jemaah umrah dapat terus menjalankan ibadah sesuai prosedur,” ujarnya.
Sebelumnya, kata Hilman, pihaknya telah menemui Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Esam Abed Al Taghafi, kemudian melanjutkan komunikasi kepada Menteri Haji Saudi terkait dengan update jamaah haji.
“Alhamdulillah, hasil dari komunikasi Kementerian Agama dengan Menteri Haji Arab Saudi, bahwa update di Saudi, tidak ada jamaah umrah yang bermasalah dokumennya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hilman mengatakan bahwa komunikasi dengan pihak Saudi tidak pernah terputus. koordinasi sangat penting sebagai acuan utama komitmen Kemenag dengan Pemerintah Saudi untuk melakukan ibadah umrah sesuai prosedur yang berlaku.
“Update terkait dengan keaslian dan kelengkapan dokumen, sesuai dengan komitmen Kemenag dengan menteri haji Saudi, dokumen jamaah umrah alhamdulillah aman semua dan jamaah saat ini sedang menjalankan ibadah umrah sesuai prosedur,” papar Hilman.
Hilman juga menuturkan, update tingkat pemaparan Covid-19 pada kepulangan jamaah cukup banyak. Kemenag berkoordinasi dengan Satgas Covid, sesuai dengan ketentuan akan memfasilitasi jamaah umrah dengan protokol kesehatan standar.
Dirjen mengimbau kepada jamaah umrah dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) agar sebelum melakukan ibadah umrah dan memberangkatkan jamaah, vaksin lengkap menjadi syarat utama yang diperlukan. Jangan sampai saat ada satu jamaah umrah yang terpapar dan belum vaksin lengkap, akhirnya membuat peluang ribuan jamaah terpapar.
“Semua ketentuan dan persyaratan ini kita buat dan proyeksikan untuk kuota haji nantinya,” ujarnya.
Kemudian Hilman menyampaikan, kesalahan dan kekeliruan juga tak luput dari proses pengecekan persyaratan di dalam negeri ada pula jamaah yang persyaratannya belum lengkap dan ditunda keberangkatannya sebelum dokumen tersebut dilengkapi.
“Untuk screening dokumen paspor, ada pula beberapa jamaah umrah kita yang belum bisa berangkat ke imigrasi. Untuk itu peran PPIU sangat penting dalam pengecekan dokumen di awal, sehingga bisa diantisipasi sebelum keberangkatan,” jelas Hilman.
Hilman juga mengimbau, jika PPIU ingin melakukan screening di hotel, maka perlu dikoordinasikan dengan Kemenag agar bisa memantau jamaah umrah terkait dengan proses dan kendala yang ada di lapangan. “Dengan adanya perkembangan yang ada saat ini, saya berharap semuanya selalu sehat, kerjasama antara Kemenag dan Asosiasi bisa terjalin dengan baik. Sekarang saatnya kita saling membantu dan menopang, mudah mudahan Ibadah Umrah bisa berjalan dengan lancar dan kuota haji nantinya bisa kita dapatkan,” tutup Hilman. (hay)