Ketum Firman Lantik Pengurus DPD AMPHURI Kaltimtara
May 23, 2023
Menag Lepas Keberangkatan Jamaah Haji Kloter Perdana
May 24, 2023

Tauhid: AMPHURI Siap Jika Harus Memberangkatkan

AMPHURI.ORG, JAKARTA–Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Muhammad Tauhid Hamdi menyampaikan sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bahwa haji khusus mendapatkan alokasi kuota sebesar 8% (delapan persen) dari kuota nasional. Artinya, jika merujuk pada kuota haji yang diterima Indonesia tahun ini 221.000, maka sekitar 17.680 porsi untuk jamaah haji khusus.

“Karena itu, kami harap dengan adanya kuota tambahan 8.000 jamaah, maka delapan persennya atau sekitar 640 jamaah menjadi jatah haji khusus,” kata Tauhid Hamdi dalam paparannya di acara Dialektika Demokrasi yang mengupas Persiapan Haji 2023 yang diadakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Menurut Tauhid, di penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) anggota AMPHURI saja, sudah terjadi antre selama 6–7 tahun sebanyak 130.000-an calon jamaah. “Dan, kami siap jika harus memberangkatkan,” jelas Tauhid.

Karena itu, Tauhid minta tambahn kuota itu dimaksimalkan. Dimana tambahan kuota tersebut adalah kuota resmi yang diberikan kepada pemerintah untuk umat Islam Indonesia.

Tauhid juga menjelaskan saat ini, pemerintah Arab Saudi sangat keras terhadap perizinan dan sudah menerapkan swastanisasi dalam penyelenggaraan ibadah haji yang sebelumnya pelayanan untuk wilayah Asia Tenggara dijalankan oleh Muassasah Asia Tenggara. Namun sekarang telah berubah menjadi syarikah.

Lebih lanjut Tauhid menyampaikan, terkait penyelenggaraan haji Saudi menerapkan regulai, jika terdapat jamaah haji tidak pegang visa haji, melainkan visa turis atau umrah, maka akan kena denda dan dideportasi.

Pembicara lainnya, anggota Komisi VIII DPR John Kennedy Azis menegaskan, terkait tambahan kuota haji, jangan sampai tidak terserap sama-sekali. Sementara Mokhamad Munif mengatakan masalah besaran kuota yang diterima masing-masing negara muslim, tergantung kebijakan Arab Saudi sejalan dengan perluasan kapasitas Padang Arafah. (hay)

Leave a Reply