AMPHURI.ORG, JAKARTA–Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Imam Bashori menegaskan akibat dampak merebaknya wabah virus corona (covid 19) membuat situasi dan kondisi menjadi serba tidak pasti. Tak terkecuali dunia usaha penyelenggaraan haji dan umrah yang sejak 27 Februari lalu disetop oleh pemerintah Arab Saudi.
Karena itu, di tengah ketidakpastian ini, ditambah lagi dengan adanya himbauan pemerintah akibat wabah covid 19 untuk mengurangi kegiatan yang mengumpulkan massa, pihaknya terus melakukan langkah-langkah strategis, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat muslim, calon jamaah pada umumnya. “Salah satunya dalam menyosialisasikan regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama terkait penyelenggaraan haji yang sudah di depan mata,” kata Imam Bashori dalam sambutannya di acara AMPHURI Prime Talk di Jakarta, Rabu (18/3/2020).
Dalam acara yang berlangsung di sekretariat DPP AMPHURI dan disiarkan secara live streaming melalui channel Youtube itu, Imam mengatakan, segenap keluarga besar AMPHURI berharap bisa mendapatkan hal yang positif tentang haji tahun 2020. “Insya Allah anggota bisa mengikuti bersama, kalau ada hal yang kurang dipahami bersama bisa kirim pertanyaan lewat aplikasi kirim pesan WA atau SMS ke nomer yang sudah kami siapkan,” katanya.
Semoga, lanjut Imam, melalui acara Prime Talk edisi perdana yang mengangkat tema Haji 2020 ini, para penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) akan mendapatkan penjelasan sesuai yang telah ditetapkan Kemenag, mulai dari pendaftaran, pelunasan dan lain sebagainya terkait penyelenggaraan haji tahun 1441H ini.
Sementara, Kasubdit Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Mulyo Widodo dalam pemaparannya mengawali dengan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada AMPHURI atas inovasinya dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah. “Terlebih di tengah ketidakpastian situasi kondisi seperti ini, ini patut kita apresiasi, ini bentuk inovasi untuk terus melayani. Sekali lagi atas nama Kemenag, kami sampaikan terimakasih,” ujarnya.
Menurut Widodo, begitu sapaan akrabnya, sampai detik ini khususnya mengenai pelaksanaan haji khusus dan umrah belum ada kejelasan, pihaknya masih terus menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi. “Tentu kita berharap bisa diselenggarakan sebagaimana mestinya, kami akan terus meng-update informasi dari Saudi,” katanya.
Selaku regulator, kata Widodo, Kemenag selalu mengacu pada undang-undang dan peraturan terkait pelaksanaan haji dan umrah. Untuk haji khusus, selama ini prosesnya masih terus berjalan. Selain terus menjalankan proses, Kemenag juga, lanjut Widodo tetap memantau dan melayani dalam mendapatkan penerbitan ijin sebagai PIHK baik ijin baru maupun perpanjang, namun ada juga yang tidak diperpanjang ijinnya.
Tahun 2019 kemarin, kata Widodo ada sekitar 20 PIHK yang masa ijinnya habis, ada juga yang menyalahi regulasi. “Ini memang tidak diharapkan, tapi inilah yang harus kita hadapi, PIHK juga punya hak untuk mendapatkan pembinaan, baik dari pemerintah maupun asosiasi,” katanya.
Selain punya hak, lanjut Widodo, tentunya menjelang penyelenggaraan haji, ada kewajiban bagi PIHK yang menjalankan proses perjalanan haji khusus yakni mengadakan manasik, minimal lima kali atau sepuluh jam pertemuan. “Dan apa yang dilakukan oleh AMPHURI dan anggotanya ini dalam sosialisasi maupun manasik lewat video menjadi terobosan yang bagus,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, acara yang dipandu oleh Ali Basuki Rahmat banyak mendapatkan respon dari anggota PIHK yang menyimak dari berbagai daerah dengan turut berinteraksi mengirimkan pertanyaan terkait pelaksanaan haji 2020 melalui aplikasi WA. Di samping itu, hal yang sama juga disampaikan oleh peserta yang hadir di lokasi.
Turut hadir dalam Prime Talk edisi perdana itu, Wakil Ketua Umum Agil Alkaff, Sekretaris Jenderal Firman M Nur, Bendahara Umum Muhammad Tauhid Hamdi, Ketua Bidang Haji sekaligus Ketua Tim Haji AMPHURI 2020 Ismail Adhan, Wakil Sekjen Muhammad Farid Aljawi, Ketua DPD Jabar I Rikhan Mudzakkar, Wakil Ketua Bidang Pengembangan IT Rizki Nasir, Wakil Ketua Bidang Haji Ahmad Mutsanna dan Ita Puspitawati Jayadi.
Dalam kesempatan yang sama, sebelum ditutup, DPP AMPHURI menyerahkan sertifikat keanggotaan baru secara simbolis yang diwakili PT Aviation Indonesia Travel Services dari Jakarta dan PT Malqanida Firdaus dari Tangerang. “Dengan demikian, anggota AMPHURI hingga kini tercatat mencapai 444 perusahaan PPIU/PIHK,” kata Waketum Agil Alkaff dalam sambutannya sebelum menyerahkan sertifikat keanggotaan. (hay)