DPP Gelar Pelatihan Tata Kelola Keuangan bagi Bendaharawan

AMPHURI.ORG, JAKARTA–Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) menyelenggarakan Pelatihan Tata Kelola Keuangan Organisasi berbasis syariah bagi para bendaharawan DPP, DPD dan koperasi yang ada di lingkungan AMPHURI. Pelatihan yang digelar di Hotel Harris, Jakarta, Selasa-Rabu, 9-10 Juli 2019 ini merupakan program kerja DPP dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan para pengurus yang ditunjuk sebagai bendahara organisasi.

“Berdasarkan program kerja DPP AMPHURI, kami memandang perlu adanya pelatihan manajemen keuangan organisasi bagi para pengurus baik yang di pusat maupun di daerah, termasuk koperasi. Dalam kesempatan ini, kami undang seluruh bendaharawan yang ada di lingkungan AMPHURI,” kata Bendahara Umum DPP AMPHURI, Tauhid Hamdi dalam sambutannya di acara pelatihan sekaligus rapat konsolidasi di Hotel Harris Tebet, Jakarta, Selasa, (9/7/2019) malam.

Dalam kesempatan itu, Tauhid menekankan bahwa keberadaan bendahara dalam sebuah organisasi adalah sangat vital. Sebab, roda organisasi akan berjalan baik jika ditopang dengan pengelolaan dana yang baik dan benar sesuai aturan. Termasuk, bagaimana bisa organisasi itu berkembang maju tanpa adanya dukungan dana.

“Di sinilah peran bendahara organisasi, bagaimana mendatangkan (mendapatkan) pemasukan serta mengelolanya dana tersebut demi kelangsungan hidup organisasi,” tegasnya.

Setidaknya, kata Tauhid, dalam pengelolaan keuangan organisasi ada tujuh prinsip yang harus selalu dipegang teguh oleh organisasi tersebut dan orang yang ditunjuknya. Diantaranya Konsistensi (Consistensy), Akuntabilitas (Accountability), Transparansi (Transparency), Kelangsungan Hidup (Viability), Integritas (Integrity), Pengelolaan (Stewardship) dan Standar Akuntansi (Accounting Standards).

“Jika tujuh hal itu menjadi pegangan para bendaharawan organisasi, maka wajar jika organisasi itu berkembang dan maju bahkan disegani oleh pihak lain atau mitra kerjanya,” kata Tauhid.

Sebagai contoh, AMPHURI dalam lima tahun terakhir ini akhirnya mampu tampil tidak hanya sebagai asosiasi haji dan umrah yang terbesar dari sisi anggota, tapi dari sisi asset juga yang dimiliki. Betapa tidak, kata Tauhid, kalau dulu pihaknya masih mengontrak gedung untuk sekretariat, maka sejak akhir tahun lalu AMPHURI sudah memiliki gedung sendiri dengan berbagai fasilitasnya, termasuk kendaraan operasional.

“Semua itu berkat kerja keras semua pihak dalam rangka mewujudkan organisasi yang sehat dan kuat baik dari sisi kepengurusan, program kerja maupun pendanaan,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Tauhid, DPP AMPHURI sengaja mengumpulkan seluruh bendahara DPD AMPHURI yang ada di daerah beserta bendahara koperasi untuk diikutsertakan dalam pelatihan sekaligus rapat konsolidasi pengurus terkait masalah keuangan.

“Jadi kalau malam ini kita konsolidasikan antar para pengurus, maka esok hari kita akan ikuti pelatihan yang akan dibimbing oleh ahli finansial dari perbankan yang menjadi mitra kerja AMPHURI,” katanya.

Ketua Dewan Kehormatan AMPHURI, Cheppy Wahyu Hidayat dalam sambutannya menyampaikan pesan kepada para bendahara baik pusat maupun daerah untuk selalu memegang teguh prinsip tata kelola keuangan, salah satunya adalah tranparansi. Pasalnya, kata Cheppy, dengan perilaku tranparansi dalam hal keuangan, menjadi dasar bagi pengurus yang menjunjung tinggi integritas.

“Dan ini yang akan menjaga kepercayaan semua pihak terhadap AMPHURI,” tegasnya.

Dalam pelatihan tata kelola keuangan organisasi ini, DPP AMPHURI mendatangkan pemateri dari BNI Syariah dan CIMB Niaga Syariah. Sebagai pemateri pertama, GM Finance Division BNI Syariah, Friyandana Wijaya mengupas tentang laporan keuangan syariah. Sementara pemateri kedua, Vice President Syariah Business Head Jakarta Jabar Area, Doddy Hendarto yang memaparkan soal pembiayaan.

Kegiatan pelatihan diikuti seluruh bendahara DPD dan koperasi. Di antaranya bendahara DPD Sumatera bagian Utara (Sumbagut), Sumatera bagian Selatan (Sumbagsel), Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Ambon dan Papua (Sulampua). Sementara DPD Kalimantan berhalangan hadir.

Selain Ketua Dewan Kehormatan AMPHURI, turut hadir pula Ketua Dewan Pembina AMPHURI, Mahfudz Djaelani, dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP AMPHURI, Muhamad Farid Aljawi. (hay)