DPR Ajak Masyarakat Dukung Pemerintah Soal Diplomasi Umrah

AMPHURI.ORG, PEKALONGAN–Anggota Komisi VIII DPR, Nurhuda, mengajak masyarakat mendukung Pemerintah yang tengah berjuang agar umat Islam Indonesia dapat kembali melaksanakan ibadah umrah.

“Kami di DPR tahu bahwa Pemerintah telah berupaya penuh melakukan diplomasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri agar umrah kembali dibuka untuk masyarakat Indonesia,” kata Nurhuda saat menjadi narasumber Diseminasi Pembatalan Keberangkatan Haji Tahun 2021 di Pekalongan, Ahad (26/9/2021), sebagaimana dikutip laman resmi kemenag.go.id.

“Oleh karena itu saya perlu mengajak seluruh masyarakat yakin dan terus mendukung upaya pemerintah,” lanjutnya.

Nurhuda juga menjelaskan kepada peserta yang sebagian besar tokoh masyarakat Pekalongan, bahwa terdapat banyak protokol kesehatan yang harus dipenuhi Jemaah umrah dalam masa pandemi covid-19. “Diskusi tentang umrah telah kami lakukan dengan Kementerian Agama. Akan ada banyak protokol kesehatan yang harus dilaksanakan oleh jamaah umrah nantinya,” kata Nurhuda.

Sementara Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Nur Arifin yang mendampingi Nurhuda juga memberikan penjelasan terkait umrah. Ia meminta masyarakat bersabar menunggu keputusan Arab Saudi.

“Saya harap masyarakat bersabar dan percaya bahwa hubungan diplomatik Indonesia dan Arab Saudi terjaga sangat baik dan harmonis. Berulang kali Dubes Arab Saudi untuk Indonesia menegaskan hal tersebut,” terangnya.

Menurutnya, Saudi juga masih sangat berhati-hati untuk membuka umrah bagi negara-negara pengirim jamaah terbanyak seperti Pakistan, Indonesia, India, Turki, dan Mesir.  Belum dibukanya umrah bagi Indonesia semata-mata karena unsur kehati-hatian Saudi mempersiapkan umrah dalam masa pandemi.

Nur Arifin menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah sedang menyempurnakan regulasi dan berbagai persyaratan teknis agar pada saat umrah untuk Indonesia dibuka semua telah siap. Regulasi yang disusuan diantaranya pedoman penyelenggaraan umrah pada masa pandemi.

“Kemenag sedang menyusun revisia KMA tentang umrah masa pandemi. Kementerian kesehatan juga sedang menyusun formulasi untuk pemberian booster.  Bersama Kemenkominfo sedang merumuskan sertifikat vaksin agar bisa terbaca di aplikasi Arab Saudi,” imbuhnya.

Nur Arifin juga menyampaikan bahwa umrah tahap pertama akan dilakukan satu pintu dari Jakarta. Dia menegaskan agar umrah pertama tidak ada kasus positif covid.

“Umrah pertama nantinya harus zero case, jangan ada satupun jamaah yang terkonfirmasi positif covid saat di Saudi. Hal ini sangat penting untuk meyakinkan Arab Saudi, bahwa Indonesia serius, oleh karena itu kami butuh dukungan dari seluruh stakeholder terkait umrah dan masyarakat agar pada saat umrah dibuka benar-benar clear,”  ujarnya melanjutkan.

Nur Arifin juga meminta dukungan tokoh masyarakat bantu pemerintah meneruskan informasi haji umrah kepada masyarakat seperti protokol kesehatan, vaksin, booster, sertifikat vaksin, dan lain-lain. “Peran serta tokoh masyarakat sangat penting dalam penyebaran informasi yang valid dari pemerintah. Mohon kiranya Bapak/Ibu dapat menyampaikan kepada umat dan Jamaah dengan sebaik-baiknya,” tandasnya.

Sementara itu, pada hari Selasa (28/09/2021) digelar rapat antara Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Telkom, dan Tim Digital Transformation Office, dibahas tentang teknis vaksinasi booster dan integrasi data pada sertifikat vaksin.

Pada rapat tersebut disepakati beberapa hal pokok diantaranya: skema vaksin booster membutuhkan pembicaran tingkat Menteri, perlunya pengembangan aplikasi peduli lindungi, alur pengajuan visa umrah,  sertifikat vaksin dilengkapi QR code yang bisa dibaca oleh sistem Arab Saudi, serta perlunya penjajakan integrasi data peduli lindungi dengan Siskopatuh.  (hay)