

AMPHURI.ORG, JAKARTA–Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menyampaikan beberapa langkah-langkah strategis, diantaranya soal pengetatan perizinan dan pengawasan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Pernyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam rangka mencegah penipuan. Disamping itu perbaikan sarana pelatihan dan revitalisasi Asrama Haji guna menjaga citra layanan. Dan yang tak kalah penting peran Humas lintas direktorat agar informasi tersampaikan secara efektif dan transparan kepada masyarakat.
Demikian disampaikan Menhaj Irfan Yusuf didampingi Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak dalam arahannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan dalam rangka mematangkan persiapan penyelenggaraan haji tahun 1447H/2026M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, seperti dikutip laman resmi Kemenhaj, haji.go.id., Selasa (27/1/2026).
“Kita akan terapkan kebijakan monitoring ketat melalui evaluasi kinerja pejabat setiap enam bulan sekali guna menjamin birokrasi yang lincah dan bertanggung jawab. Faktor keselamatan jamaah juga menjadi prioritas tertinggi di atas segalanya,” tegas Menhaj.
Sementara, Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak menekankan pentingnya penguatan tata kelola serta transparansi penyerahan anggaran operasional haji. Salah satu sorotan utama adalah integrasi data jamaah melalui aplikasi Nusuk, yang saat ini menunjukkan progres signifikan.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, yang turut hadir dalam rapat, menyampaikan bahwa hingga saat ini interkoneksi data jamaah berjalan mulus.
“Saat ini, input petugas haji di aplikasi Nusuk sudah mencapai hampir 100 persen,” ujarnya.
Puji juga melaporkan bahwa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PPIH Arab Saudi Tahun 1447H/2026M sedang berjalan secara paralel dengan fokus pada pendalaman tugas dan fungsi di Daerah Kerja (Daker). Di sisi lain, rekrutmen Petugas Haji Daerah (PHD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) Nasional berjalan selaras dengan proses pelunasan jamaah haji reguler.
Untuk menjamin kualitas bimbingan, Puji mengatakan kuota pembimbing KBIHU di tiap-tiap provinsi telah terpenuhi, dibarengi dengan pengadaan buku pedoman manasik yang terus berjalan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), Jaenal Effendi, menyampaikan, Kemenhaj tidak hanya fokus pada pelayanan ibadah, tetapi juga pada optimalisasi ekosistem ekonomi haji dan umrah. Menurutnya, beberapa langkah strategis untuk membangun ekosistem ekonomi haji di Tanah Suci, diantaranya, penyediaan makanan siap saji (Ready to Eat) dan bumbu pasta khas Indonesia untuk jamaah haji. Kemudian, pemanfaatan area komersial di Saudi untuk mendukung kebutuhan jamaah sekaligus mempromosikan produk nasional. Selain itu, Kemenhaj juga menguapayakan pemenuhan pengiriman beras dan komoditas lain ke Saudi.
Turut hadir, Sekjen Kemenhaj Teguh Dwi Nugroho, Irjen Kemenhaj Dendi Suryadi, Dirjen Pelayanan Haji Ian Heriyawan, Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Harun Al Rasyid, Staf Khusus dan Tenaga Ahli, serta jajaran pejabat di Kemenhaj. (hay)