Ketidakadilan Pemerintah dalam Memperlakukan Penyelenggara Umrah

Oleh Ulul Albab *)

PENYELENGGARAAN umrah di Indonesia melibatkan dua kelompok utama: penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang terdaftar secara resmi dan penyelenggara nonresmi yang tidak mengikuti regulasi yang ada. Meskipun pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah menetapkan regulasi ketat bagi PPIU terdaftar, terdapat ketidakadilan dalam perlakuan terhadap kedua kelompok ini.

Artikel ini bertujuan menganalisis ketidakadilan yang terjadi dengan meninjau peraturan yang berlaku, faktor-faktor yang mendasari fenomena ini, serta dampaknya terhadap industri umrah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan telaah kritis terhadap literatur yang relevan dan analisis kebijakan yang ada.

Pendahuluan

Industri umrah di Indonesia telah berkembang pesat, dengan ratusan ribu bahkan jutaan jamaah berangkat setiap tahunnya. Penyelenggara umrah yang terdaftar di Kementerian Agama (PPIU) memainkan peran penting dalam mengelola perjalanan ibadah ini, dengan mematuhi berbagai regulasi yang ditetapkan pemerintah.

Namun, fenomena penyelenggara umrah yang tidak terdaftar—baik individu maupun kelompok—yang beroperasi tanpa kendali atau pengawasan yang jelas menimbulkan ketidakadilan.

Ketidaksetaraan antara PPIU resmi yang terikat aturan dan penyelenggara nonresmi yang tidak mengikuti peraturan pemerintah telah menciptakan ketegangan dalam industri ini. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis ketidakadilan tersebut serta mengeksplorasi faktor penyebab dan dampaknya terhadap kualitas dan keamanan ibadah umrah.

Landasan Teori

Dalam konteks penyelenggaraan ibadah ini, regulasi yang ada seharusnya menjadi landasan utama untuk memastikan pelayanan yang aman dan terjamin bagi jamaah. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, penyelenggara umrah yang terdaftar wajib memenuhi berbagai persyaratan ketat, termasuk fasilitas akomodasi, transportasi, serta perlindungan hukum bagi jamaah.

Tujuan regulasi ini adalah memberikan jaminan bahwa penyelenggara terdaftar dapat memberikan layanan yang berkualitas dan aman, serta melindungi hak-hak jamaah.

Namun, penyelenggara nonresmi yang beroperasi di luar regulasi ini tidak terikat kewajiban yang sama. Penyelenggara semacam ini cenderung menawarkan harga yang lebih murah, tetapi tidak dapat menjamin kualitas layanan dan keselamatan jamaah.

Aminuddin dan Soewito (2019) mencatat bahwa penyelenggara tidak terdaftar sering menghindari biaya-biaya yang harus ditanggung oleh PPIU resmi, seperti akreditasi, verifikasi fasilitas, dan jaminan asuransi bagi jamaah. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam persaingan antara kedua jenis penyelenggara.

Penyelenggara Resmi dan Nonresmi: Ketidakadilan dalam Perlakuan

PPIU yang terdaftar wajib mengikuti prosedur dan aturan yang sangat ketat. Biaya yang dikeluarkan PPIU resmi untuk mendapatkan lisensi, melakukan verifikasi akomodasi dan transportasi, serta memenuhi berbagai standar pelayanan menyebabkan harga paket umrah mereka lebih mahal dibandingkan penyelenggara nonresmi.

Sementara itu, penyelenggara nonresmi dapat menghindari biaya-biaya tersebut, sehingga harga paket mereka jauh lebih rendah dan menarik bagi calon jamaah yang memiliki keterbatasan dana.

Menurut Yusuf (2020), ketidakadilan ini muncul karena kurangnya pengawasan terhadap penyelenggara nonresmi. Meskipun ada peraturan tentang penyelenggaraan umrah, banyak penyelenggara tidak terdaftar masih dapat beroperasi dengan bebas tanpa dikenai sanksi atau tindakan hukum yang tegas.

Hal ini menimbulkan ketegangan dan persaingan yang tidak sehat di pasar umrah, di mana penyelenggara yang mematuhi peraturan harus menghadapi persaingan tidak seimbang.

Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Lemah

Salah satu faktor utama penyebab ketidakadilan dalam perlakuan terhadap penyelenggara umrah adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara tidak terdaftar.

Abidin dan Mustofa (2021) menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur penyelenggaraan umrah, implementasi pengawasan di lapangan masih lemah. Banyak penyelenggara ilegal yang beroperasi tanpa sanksi atau tindakan dari pihak berwenang.

Akibatnya, penyelenggara nonresmi ini dapat menawarkan harga lebih murah dan menarik calon jamaah tanpa mematuhi standar pelayanan dan keselamatan yang ditetapkan pemerintah.

Selain itu, kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih penyelenggara umrah yang terdaftar juga memperburuk situasi. Banyak jamaah lebih tertarik memilih penyelenggara yang menawarkan harga murah tanpa mempertimbangkan kualitas dan keselamatan perjalanan.

Hal ini menambah tantangan bagi PPIU resmi yang berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan harga kompetitif.

Dampak Ketidakadilan terhadap Industri Umrah

Ketidakadilan dalam perlakuan terhadap penyelenggara umrah berpotensi merusak industri umrah di Indonesia. Ketika penyelenggara nonresmi menawarkan harga murah tanpa jaminan kualitas, hal ini dapat menurunkan standar industri secara keseluruhan.

Jika dibiarkan, industri umrah akan terfragmentasi, dan kualitas layanan akan tergerus, yang pada akhirnya merugikan jamaah.

Yusuf (2020) menyatakan bahwa penyelenggara nonresmi sering kali tidak mampu memberikan perlindungan memadai bagi jamaah, baik dari sisi keselamatan maupun kenyamanan, yang dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Di sisi lain, PPIU terdaftar merasa terbebani dengan biaya operasional yang tinggi dan kewajiban mematuhi berbagai aturan yang ada. Mereka harus bersaing dengan penyelenggara tidak terdaftar yang menawarkan paket lebih murah, meskipun dengan kualitas yang meragukan.

Aminuddin dan Soewito (2019) berpendapat bahwa situasi ini menciptakan ketidakadilan dalam industri dan menghambat pertumbuhan penyelenggara yang ingin beroperasi secara profesional.

Kesimpulan

Ketidakadilan dalam perlakuan terhadap penyelenggara umrah di Indonesia menciptakan ketegangan dalam industri ini antara penyelenggara terdaftar dan tidak terdaftar. Penyebab utamanya adalah lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara nonresmi serta kurangnya penegakan hukum yang tegas.

Pemerintah Indonesia perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara yang tidak terdaftar, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih penyelenggara yang terdaftar dan terjamin kualitasnya. Dengan demikian, industri umrah dapat berkembang secara adil dan memberikan manfaat maksimal bagi jamaah.

*) Ulul Albab, Ketua Bidang Litbang DPP AMPHURI; Ketua ICMI Orwil Jawa Timur; Akademisi Universitas Dr. Soetomo Surabaya.