Swastanisasi Haji: Peluang Perbaikan Layanan, Tapi Bagaimana Soal Harga dan Subsidi?

Oleh: Bungsu Sumawijaya

SWASTANISASI haji—yakni pelibatan sektor swasta dalam penyelenggaraan ibadah haji—kembali ramai dibicarakan. Isu ini muncul seiring meningkatnya tuntutan pelayanan yang lebih baik, serta lamanya antrean haji reguler yang bisa mencapai puluhan tahun. Tapi, ketika haji mulai disentuh mekanisme pasar, muncul pertanyaan krusial: bagaimana dengan harga, apakah akan ditetapkan batas atas? Dan apakah swasta juga bisa menikmati subsidi seperti jamaah haji reguler?

Meningkatkan Pelayanan Lewat Kompetisi

Salah satu alasan utama swastanisasi haji adalah untuk memperbaiki kualitas layanan. Dengan melibatkan swasta, ada peluang terciptanya kompetisi sehat antar penyelenggara. Di dunia Umrah, kita sudah melihat bagaimana agen-agen swasta mampu menawarkan layanan yang lebih fleksibel, personal, dan nyaman dibanding skema massal pemerintah.

Jika skema serupa diterapkan pada haji, jamaah bisa memilih layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka. Misalnya, hotel yang lebih dekat ke Masjidil Haram, catering khas Nusantara, atau bimbingan ibadah yang lebih intensif. Namun tentu saja, semua ini harus berada dalam koridor regulasi dan pengawasan ketat dari pemerintah.

Harga: Bebas atau Dikendalikan?

Masalah harga menjadi titik kritis. Apakah penyelenggara swasta boleh menentukan harga sesuka hati? Jika iya, maka haji bisa menjadi ibadah eksklusif hanya untuk kalangan berduit. Karena itu, wacana batas atas harga perlu dipertimbangkan.

Pemerintah bisa menetapkan standar minimal layanan (hotel minimal bintang 3, jarak maksimal 2 km dari Masjidil Haram, dll), lalu menetapkan kisaran harga wajar. Ini penting agar jamaah tidak menjadi korban komersialisasi berlebihan.

Namun di sisi lain, regulasi harga tidak boleh mengekang kreativitas penyelenggara. Jika terlalu ketat, mereka akan kesulitan berinovasi dan memberi layanan premium. Maka diperlukan keseimbangan: harga boleh beragam, tapi tetap dalam batas wajar dan diawasi ketat.

Lalu, Bagaimana dengan Subsidi? Ini pertanyaan besar. Selama ini, Jamaah haji reguler mendapat subsidi dari dana nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH. Contohnya, tahun 2024 biaya riil haji sekitar Rp93 juta, tapi Jamaah hanya membayar Rp56 juta. Sisanya disubsidi.

Jika swasta diizinkan menyelenggarakan haji reguler versi swasta, apakah Jamaah mereka juga mendapat subsidi? Jika tidak, maka hanya yang mampu yang bisa berangkat lewat jalur ini. Jika ya, harus ada dasar hukum dan skema pertanggungjawaban yang jelas. Bagaimanapun, dana manfaat itu milik umat, bukan dana hibah yang bisa diberikan begitu saja ke pihak swasta.

Solusinya bisa dua, diantaranya: Pertama, Tanpa subsidi. Jamaah swasta membayar penuh, tapi mendapat layanan fleksibel dan cepat berangkat. Kedua, Subsidi terbatas. Diberikan pada jamaah tertentu (lansia, guru ngaji, dll) lewat seleksi ketat dan transparan.

Apa pun pilihannya, prinsip keadilan dan keberlanjutan dana haji harus dijaga.

Swastanisasi Bukan Privatisasi Ibadah

Yang perlu diluruskan, swastanisasi bukan berarti haji dijadikan barang dagangan bebas. Negara tetap harus hadir sebagai pengatur, pengawas, dan pelindung Jamaah. Swasta hanya pelaksana teknis, bukan penentu arah kebijakan.

Dengan sistem akreditasi ketat, standar pelayanan yang jelas, dan sanksi bagi pelanggaran, swasta justru bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperbaiki penyelenggaraan haji. Kita sudah melihat keberhasilan ini di sektor Umrah dan Haji Khusus. Mengapa tidak diperluas ke skema reguler?

Swastanisasi haji bukan sekadar soal bisnis, tapi tentang memperluas akses, memperbaiki pelayanan, dan menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien. Tapi ini hanya bisa tercapai jika pemerintah tetap memegang kendali regulasi, menetapkan batas harga, serta mengatur skema subsidi dengan bijak.

Haji adalah ibadah, bukan sekadar perjalanan. Maka pendekatan bisnis pun harus dibalut dengan nilai ibadah, amanah, dan keberpihakan pada umat.

*) Bungsu Sumawijaya – Waketum DPP AMPHURI, Praktisi Penyelenggara Umrah & Haji Khusus