Wamenhaj Dahnil: Kemenhaj RI Jadi Rujukan Bangladesh Soal Layanan Haji

AMPHURI.ORG, JAKARTA—Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) menerima kunjungan Penasihat Bangladesh Nationalist Party, Mohammed Enamul Haque Chowdhury, Kunjungan ini dilakukan untuk mempelajari tata kelola penyelenggaraan ibadah haji Indonesia, terutama dalam penguatan layanan jamaah yang dinilai semakin tertata, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan jamaah.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak,‎ usai pertemuan di kantor Kemenhaj, Jakarta, pada Kamis (7/5/2026).

Dalam kesempatan itu, kata Wamenhaj Dahnil, delegasi Bangladesh menyampaikan apresiasi atas transformasi layanan haji Indonesia setelah dibentuknya Kemenhaj sebagai kementerian khusus yang menangani urusan haji dan umrah secara lebih terintegrasi.

“Menurut mereka, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menghadirkan pelayanan haji yang lebih fokus, terukur, dan responsif,” ujar Dahnil.‎

Dahnil menambahkan, delegasi Bangladesh juga menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto, dalam membentuk Kemenhaj merupakan langkah visioner untuk memastikan jamaah haji mendapatkan layanan yang semakin baik sejak dari Tanah Air hingga berada di Tanah Suci.‎

‎“Kami kagum terhadap layanan Haji Indonesia yang terus memperkuat sistem pelayanan yang tertata, profesional, dan berpihak pada kepentingan jamaah,” ujar Mohammed Enamul Haque Chowdhury.

‎Selain aspek kelembagaan, lanjut Dahnil, delegasi Bangladesh juga turut menyoroti peningkatan kualitas layanan di berbagai sektor, mulai dari pelayanan embarkasi, akomodasi, transportasi, bimbingan ibadah, hingga perlindungan jamaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Seluruh layanan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan penyelenggaraan haji yang aman, nyaman, dan bermartabat.

‎Dahnil menambahkan, delegasi Bangladesh juga mengapresiasi upaya Indonesia dalam meningkatkan standar layanan jamaah, namun tetap menjaga efisiensi biaya penyelenggaraan. Hal ini dinilai sebagai capaian penting karena peningkatan kualitas layanan dapat berjalan seiring dengan pengelolaan biaya yang lebih efektif.

‎“Mereka terkesan karena Indonesia mampu meningkatkan kualitas layanan haji, tetapi pada saat yang sama biaya penyelenggaraan dapat dikelola lebih efisien sehingga lebih ringan bagi masyarakat,” ujar Wamenhaj. (hay)