Upaya Mengurangi Biaya Haji Tanpa Menurunkan Mutu Pelayanan

AMPHURI.ORG, SURABAYA–Upaya menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tanpa mengurangi kualitas pelayanan menjadi salah satu fokus utama dialog antara Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy dengan peserta Rapat Kerja Wilayah Lembaga Penyelenggaraan Haji dan Umrah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, di Surabaya, Minggu (15/2/2026).

“Efisiensi biaya harus berjalan seiring dengan peningkatan mutu layanan, mengingat tingginya animo masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji setiap tahun,” demikian ditegaskan Muhadjir, seperti dikutip laman resmi Kantor Penasehat Khusus Presiden Bidang Haji, kantorhatsushadi.go.id, Senin (16/2/2026).

Menurut Muhadjir, struktur biaya haji selama ini masih didominasi oleh komponen akomodasi, konsumsi, dan terutama transportasi pesawat yang masih memakai sistem carter. Dengan carter, kata Muhadjir, beban biaya tiket menjadi berlipat, dari yang seharusnya dua kali menjadi empat kali. Di masa mendatang, sistem carter bisa diganti dengan penerbangan komersial sehingga bisa lebih murah.

Lebih lanjut, menurut Muhadjir, strategi efisiensi diarahkan pada perbaikan tata kelola layanan, negosiasi kontrak yang lebih kuat, serta penguatan peran negara dalam pengadaan layanan bagi jamaah. Pemerintah berupaya melakukan kontrak jangka panjang dengan penyedia layanan pemondokan dan katering guna memperoleh harga yang lebih stabil dan kompetitif.

“Oleh karena itu, penataan ulang sistem pemondokan menjadi langkah penting,” tegasnya.

Selama ini, lanjut Muhadjir, jamaah Indonesia tersebar di berbagai wilayah di Mekkah sehingga pengelolaan transportasi dan layanan menjadi lebih kompleks dan mahal. Dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi, biaya operasional dapat ditekan tanpa mengurangi kenyamanan jamaah.

“Rencana pembangunan kawasan pemondokan terpadu atau Kampung Haji juga dipandang sebagai solusi jangka panjang untuk mengendalikan biaya sewa hotel yang setiap tahun mengalami kenaikan,” ujarnya.

Terkait hal ini, Pemerintah terus mendorong optimalisasi layanan transportasi. Salah satu opsi yang dikaji adalah pemanfaatan Bandara Thaif sebagai pintu masuk alternatif selain Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan, mempercepat mobilitas jamaah menuju Mekkah, serta menekan biaya transportasi darat. Selain itu, pengaturan jadwal penerbangan yang lebih efisien juga diharapkan mampu mengurangi beban biaya maskapai.

Menurut Muhadjir, upaya efisiensi juga dilakukan pada layanan konsumsi. Pemerintah berencana memperkuat sistem katering terpusat dengan pengawasan mutu yang ketat sehingga kualitas makanan tetap terjaga namun harga lebih terkendali. Pengadaan bahan makanan dalam jumlah besar memungkinkan tercapainya skala ekonomi yang berdampak langsung pada penurunan biaya.

Dengan berbagai langkah yang ditempuh, kata Muhadjir, pemerintah berharap biaya haji dapat semakin terjangkau bagi masyarakat, tanpa mengurangi kekhusyukan dan kenyamanan jamaah selama menjalankan rukun Islam kelima di Tanah Suci.

“Program efisiensi ini sekaligus menjadi bagian dari reformasi besar penyelenggaraan haji Indonesia menuju layanan yang lebih modern, transparan, dan berkelanjutan,” tegasnya. (hay)