Hadapi Tantangan Global, Sekjen Kemenhaj Tekankan Transformasi Haji Inklusif

AMPHURI.ORG, TANGERANG–Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M di Asrama Haji Kelas I Tangerang, pada 8–11 April 2026. Rakernas yang mengusung tema Transformasi Penyelenggaraan Haji Inklusif dalam Tantangan Dinamika Geopolitik Global ini menjadi momentum krusial dalam menyiapkan pelayanan haji yang lebih adaptif di tengah tantangan global yang dinamis. Dengan kata lain, penyelenggaraan haji tahun ini Kemenhaj menekankan transformasi haji inklusif.

“Haji yang inklusif di sini maksudnya adalah haji yang ramah terhadap jamaah lansia, disabilitas, dan juga perempuan. Tema ini kami angkat sebagai respons proaktif atas tiga tantangan strategis,” demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Teguh Dwi Nugroho, pada pembukaan Rakernas, di Tangerang, pada Rabu (8/4/2026) malam.

Dalam laporannya, Teguh memaparkan tiga poin utama yang menjadi landasan filosofis dan sosiologis penyelenggaraan haji tahun ini. Pertama adalah realitas demografi jamaah haji Indonesia. Teguh mengungkapkan, terjadi peningkatan signifikan pada persentase jamaah haji lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan.

“Hal ini menuntut pergeseran paradigma dari penyelenggaraan standar menjadi pelayanan yang sangat adaptif dan humanis,” kata Teguh.

Poin kedua adalah faktor eskalasi geopolitik global. Teguh mengatakan Kemenhaj terus memantau dinamika geopolitik yang masih berlanjut di Timur Tengah.

“Pemerintah menyiapkan rencana yang matang terkait skenario penerbangan, aspek keamanan, dan pelindungan jamaah,” pungkas Teguh.

Poin terakhir adalah terkait reformasi birokrasi. Sebagai kementerian yang didedikasikan khusus untuk melayani tamu Allah, Teguh menilai bahwa transformasi tata kelola sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kerja, transparansi anggaran, serta kualitas pelayanan yang berpusat pada kebutuhan riil jamaah.

Menurutnya, Rakernas yang berlangsung selama empat hari (8–11 April 2026) ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi nasional guna menyamakan persepsi antara pusat, daerah, hingga petugas operasional di lapangan.

Teguh menjelaskan, beberapa output yang ditargetkan meliputi rekomendasi komprehensif dan rencana aksi haji 2026. Kemudian, strategi mitigasi risiko dalam menghadapi dinamika geopolitik. Selain itu, adanya pengesahan kebijakan dan rencana operasional (Renops) sebagai pedoman bersama.

“Mari bersinergi dalam kerja nyata, mewujudkan layanan haji yang lebih baik lagi,” pungkasnya.

Turut hadir dalam pembukaan Rakernas, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dari seluruh Indonesia, Kepala Asrama Haji, serta narasumber ahli dari berbagai kementerian lembaga terkait, mulai dari bidang kesehatan, diplomasi, hingga manajemen krisis. (hay)