Ketua Komisi VIII DPR Apresiasi Kemenhaj atas Kesiapan Haji Tahun 2026

AMPHURI.ORG, TANGERANG—Ketua Komisi VIII DPR-RI, Marwan Dasopang, menyampaikan apresiasi atas progres kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447H/2026M, khususnya terkait penerbitan visa jamaah yang telah rampung serta rencana distribusi kartu Nusuk sebelum keberangkatan.

“Penerbitan visa yang sudah selesai seluruhnya merupakan capaian penting. Demikian juga dengan Nusuk yang akan dibagikan sebelum keberangkatan, ini menjadi bagian dari upaya peningkatan layanan kepada jamaah,” ujar Marwan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji 1447H/2026M yang mengangkat tema “Transformasi Penyelenggaraan Haji Inklusif dalam Tantangan Dinamika Geopolitik Global” di Tangerang, pada Rabu (8/4/2026) malam.

Marwan menekankan bahwa penyelenggaraan haji setiap tahun selalu menghadapi dinamika yang berbeda, sehingga diperlukan kemampuan adaptasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

“Tantangan haji itu sangat dinamis. Persoalan yang muncul tahun lalu belum tentu terjadi tahun ini. Karena itu, kita harus mampu mengidentifikasi potensi masalah sejak dini agar tidak berdampak pada pelayanan jamaah,” urainya.

Ketua Komisi VIII DPR juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga dalam memastikan kualitas layanan haji tetap optimal.

“Kementerian dan seluruh lembaga terkait harus bekerja bersama. Melayani jamaah haji dalam jumlah besar bukan perkara mudah, sehingga dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang solid,” tegasnya.

Selain itu, kata Marwan, Komisi VIII DPR juga berharap penyelenggaraan haji dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa adanya kesenjangan dalam prosesnya setiap tahun.

“Penyelenggaraan haji itu berlangsung setiap tahun, namun prosesnya tidak boleh terputus atau berjarak. Harus ada kesinambungan yang baik agar kualitas layanan terus meningkat,” ujarnya.

Lebih lanjut Marwan juga menyoroti pentingnya penyesuaian anggaran dengan kebutuhan riil pelayanan jamaah, termasuk dalam menghadapi tantangan operasional seperti transportasi dan penerbangan.

“Anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan layanan. Tantangan penerbangan dan aspek operasional lainnya harus diantisipasi dengan matang agar jamaah tetap terlayani dengan baik,” kata Marwan.

Marwan menegaskan komitmen Komisi VIII DPR untuk terus mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan haji demi memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jamaah Indonesia. (hay)