Kemenag: Surat Edaran Percepat Keberangkatan Haji itu Hoax
July 23, 2021
AMPHURI Rilis Edaran Saudi tentang Regulasi Layanan Umrah Tahun 1443H
July 27, 2021
AMPHURI.ORG, JAKARTA–Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Khoirizi membenarkan bahwa Arab Saudi akan mulai mengizinkan jamaah umrah dari luar negaranya mulai 10 Agustus 2021 bertepatan dengan 1 Muharram 1443H.
Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam edaran, di antaranya terkait vaksin dan keharusan karantina 14 hari di negara ketiga sebelum tiba di Saudi bagi 9 negara (India, Pakistan, Indonesia, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, dan Lebanon).
“Perwakilan pemerintah di Saudi, yaitu KJRI di Jeddah, telah menerima edaran tersebut pada 15 Dzulhijjah 1442H atau 25 Juli 2021. Kami masih pelajari,” terang Khoirizi dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (26/7/2021).
Menurutnya, berkenaan dengan edaran tersebut, KJRI di Jeddah akan melakukan upaya diplomasi melalui Deputi Umrah Kementerian Haji dan Umrah Saudi. Salah satu isu yang dibahas adalah terkait keharusan karantina 14 hari di negara ketiga. “Kami berharap jamaah Indonesia tidak harus dipersyaratakan seperti itu,” ujarnya.
“Kami dalam waktu dekat juga akan berkoordinasi dengan Dubes Saudi di Jakarta untuk menyampaikan hal dimaksud,” imbuhnya.
Terkait syarat vaksin booster dari Pfizer, Moderna, AstraZeneca, atau Johnson & Johnson, Khoirizi akan membahas hal tersebut dengan Kementerian Kesehatan, Satgas Pencegahan Covid-19, dan BNPB. “Kita akan lakukan langkah koordinasi dengan Kemenkes dan pihak terkait lainnya untuk membahas persyaratan tersebut, agar kebutuhan jamaah umrah Indonesia bisa terlayani,” tegasnya.
“Kita berharap pandemi bisa segera teratasi sehingga jamaah Indonesia bisa menyelenggarakan ibadah umrah secara lebih baik,” harapnya.
Khoirizi menambahkan bahwa selama ini penyelenggaraan ibadah umrah dilakukan oleh pihak swasta (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah/PPIU), bersifat Business to Business (B to B), bukan Government to Government (G to G).
“Kita akan bahas bersama hal ini dengan asosiasi PPIU terkait persyaratan yang ditetapkan Saudi,” sebut Khoirizi.
“Untuk kepentingan jamaah, kami juga tetap akan mencoba melakukan lobi,” tandasnya. (hay)
