AMPHURI Gelar Beauty Contest Penyedia Layanan Haji 1446H/2025
October 10, 2024
Prabowo Bentuk Badan Penyelenggara Haji, AMPHURI Sebut Bukti Kepedulian pada Umat
October 22, 2024

Kurangi Beban Kemenag, AMPHURI Minta Prabowo Bentuk Kementerian Haji dan Umrah

AMPHURI.ORG, JAKARTA–Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI), Firman M Nur menyampaikan pihaknya serius mengusulkan agar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Bahkan AMPHURI telah menyiapkan proposal untuk dikirimkan kepada Prabowo soal usulan konsep Kementerian Haji dan Umrah.

“AMPHURI mengapresiasi jika pemerintahan yang akan datang di bawah Bapak Prabowo Subianto ini, betul-betul bisa merealisasikan terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah,” kata Firman dalam Seminar Nasional AMPHURI bertajuk Urgensi Kementerian Haji dan Umrah Bagi Perbaikan Ekosistem Haji dan Umrah untuk Umat di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Menurutnya, dengan dibentuknya kementerian tersebut bisa membuat pemerintah Indonesia fokus berkoordinasi dengan Arab Saudi terkait haji dan umrah. Disamping itu, kata Firman, adanya Kementerian Haji dan Umrah juga membuat posisi Indonesia menjadi setara dengan Arab. Arab sendiri sudah memiliki kementerian khusus haji dan umrah sejak 1956.

“Kalau kita punya Menteri Haji dan Umrah, maka posisinya setara dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Diplomasi, negoisasi, lobi antarnegara menjadi enak,” kata Firman.

“Kami ingin juga sektor ibadah haji dan umrah betul-betul memberikan kemanfaatan secara ekonomi bagi kita yang saat ini masih sangat terkesan semuanya kemanfaatan bagi Arab Saudi,” imbuhnya.

Lebih lanjut Firman menambahkan adanya kementerian itu dapat membuat Indonesia memastikan sejumlah aspek kenyamanan, keselamatan, dan perlindungan, jamaah selama ibadah haji.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Khariri Makmun dalam pemaparannya menyampaikan dibentuknya kementerian itu bisa membuat berbagai masalah penyelenggaraan haji dan umrah langsung diselesaikan. Khariri juga menilai pengelolaan dana di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa lebih optimal jika sudah ada kementerian khusus haji dan umrah.

“Anggaran di BPKH itu sudah kurang lebih Rp156 Triliun, ini juga sudah ada badan khusus yang menangani. Tentu kalau ini bisa dioptimalisasikan melalui Kementerian Haji dan Umrah, ini bisa lebih keren lagi,” katanya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal DPP AMPHURI. Zaky Zakaria Anshary menilai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dapat mengurangi beban kerja Kementerian Agama. Pasalnya, penyelenggaraan haji dan umrah sangat kompleks, dibuktikan dengan keterlibatan pemerintah hingga pihak swasta dalam berbagai prosesnya.

“Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah dapat mengurangi beban Kementerian Agama yang selama ini sangat berat di luar urusan haji dan umrah. Di pihak swasta, ada perusahaan yang memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Belum lagi, pihak lain yang juga terlibat seperti maskapai dan Pemerintah Arab Saudi,” kata Zaky.

Alasan lainnya yang mendorong pihaknya mengusulkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menurut Zaky adalah pengelolaan anggaran yang sangat besar.

“Perputaran dana haji dan umrah sangat besar, yang mendaftar juga semakin bertambah. Maka, Kementerian Haji dan Umrah sangat dibutuhkan umat agar penyelenggaraannya semakin baik,” ucapnya. (hay)

Leave a Reply