Kemenag akan Bangun PLHUT hingga ke Daerah 3T

AMPHURI.ORG, LOMBOK—Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Ramadhan Harisman mengatakan tahun 2020 mendatang pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) akan diperluas hingga ke daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) di Indonesia.

Demikian disampaikan Ramadhan dalam pemaparannya saat menjadi pembicara di Evaluasi Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah Pelaksanaan Proyek yang Dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun 2019 di Lombok, Rabu (2/10/2019), seperti dilansir laman resmi Kemenag, Kamis (3/10/2019).

Ramadhan menuturkan, latar belakang pembangunan PLHUT ini dilatari oleh adanya animo masyarakat yang ingin berhaji tapi tidak ada sarana dan prasarana yang ayak ketika ingin mendaftar haji maupun pelunasan.

“Beberapa tahun saat ke daerah kita melihat orang antre haji dengan setoran awal Rp 25 juta, tapi kok mereka nongkrong nggak ada tempat duduk yang layak, ketika pelunasan apalagi, maka itu kita usulkan dan Alhamdulillah disetujui pembangunan PLHUT di Kabupatem/kota,” kata Ramadhan yang sebelumnya menjabat Direktur Pengelolaan Dana Haji ini.

Ia melanjutkan, tahun 2019 ini, untuk pembangunan PLHUT persyaratannya dibatasi hanya daerah yang mempunyai jumlah pendaftar haji berkisar 3000 jamaah per tahun. Ramadhan pun berharap di tahun 2020 mendatang pembangunan PLHUT akan diperluas di daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) di Indonesia.

“Tahun 2020 coba kita perluas untuk layanan di daerah 3T sehingga 2020 banyak daerah-daerah yang layanan kita terlalu besar, tapi bagaimana kita lebih kepada memberikan layanan terbaik kepada jemaah. Seperti daerah Tual Maluku, Anambas. Mudah-mudahan bisa memicu dan memacu kita semua,” ujarnya.

Karena itu, para penerima alokasi anggaran pelaksanaan SBSN agar menargetkan serapan anggaran yang berasal dari dana tersebut bisa di atas 90 persen di bulan Desember mendatang, agar tahun 2020 dapat mengajukan lagi dana SBSN.

Ramadhan menambahkan, Direktur Jenderal PHU sudah mempunyai komitmen dengan Kementerian Keuangan agar seluruh penlaksanaan proyek yang dibiayai SBSN ini harus selesai sebelum 31 Desember.

“Pak Dirjen sudah berkomitmen kepada Kemenkeu pengerjaan proyek SBSN harus selesaI 31 Desember, ini harus menjadi perhatian kirta bersama karena tiap tahun serapan anggaran PHU itu sedikit terkendala besarannya dari penyelesaiannya dari proyek-proyek SBSN harus selesai per 31 Desember,” kata Ramadhan.

Semua alokasi anggaran, kata Ramadhan merupakan usulan daerah yang diajukan ke Ditjen PHU. Anggarannya pun sudah tersedia, sehingga Ramadhan berharap proyek ini harus segera diselesaikan.

“Untuk itu kami akan lihat progres ke depannya. Alhamdulillah di beberapa tempat asrama haji sudah bisa selesai di bulan November, sedangkan Pusat Layanan Hai dan Umrah Terpadu (PLHUT) kami belum dapat up date terbarunya,” ujarnya.

Sebagai contoh, kata Ramadhan, progres pembangunan PLHUT yang sudah selesai adalah PLHUT Kabupaten Pandeglang. Dia berharap daerah-daerah lain juga dapat mencontohnya. Karena gedung PLHUT ini akan lebih baik dibandingkan gedung Kantor Kemenagnya sendiri. (hay)