Pemerintah Berencana Jadikan Bandara Taif Jadi Destinasi Haji

AMPHURI.ORG, JAKARTA–Penasehat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung jika pemerintah memperpendek masa tinggal jamaah haji di Arab Saudi. Caranya, dengan memanfaatkan Bandara Internasional Thaif sebagai destinasi Haji.

Hal ini disampaikan Muhadjir Effendy, saat audiensi dengan pimpinan Komisi VIII DPR, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 5 November 2025, seperti dilansir dalam laman resmi Kantor Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, kantorhatsushaji.go.id., Jumat (7/11/2025).

Menurut Muhadjir, Bandara Taif memiliki dua runway yang mampu menampung pesawat berbadan lebar. Jika Bandara Taif dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bandara destinasi haji, maka berpeluang menekan masa tinggal jamaah menjadi hanya 30 hari saja.

Hal tersebut disebabkan, slot pesawat untuk mengangkut jamaah haji bertambah hingga 10 slot. Saat ini slot pesawat untuk mengangkut jamaah haji hanya 17 slot per hari, sehingga pemberangkatan 203 ribu jamaah haji reguler memakan waktu 30 hari dan menyebabkan masa tinggal 41 hari.

“Saya sudah bertemu dengan otoritas Bandara Taif, jika Indonesia serius maka akan menyediakan 10 slot penerbangan per hari untuk Indonesia,” ungkapnya di hadapan pimpinan Komisi VIII yang dipimpin Marwan Dasopang.

Bahkan, kata Muhadjir, mereka juga berjanji akan memperluas terminal kedatangan sesuai permintaan Indonesia.

“Kalau Taif bisa dijadikan pilihan, mereka menyiapkan 10 slot per hari, berarti kita bisa 27 kali penerbangan sehari,” jelas Muhadjir.

“Kalau itu terjadi, kita bisa menghemat, mungkin bisa menekan masa tinggal di sana sekitar 30 sampai 35 hari saja. Dengan itu, otomatis biaya akan terkurangi, mulai dari penginapan, katering, dan lainnya,” jelasnya.

Dengan masa tinggal 30 hari, maka penghematan per jamaah bisa sampai Rp 30 juta. Jadi untuk 203 ribu jamaah reguler penghematan mencapai Rp 6,09 Triliun.

Meski terdapat tantangan teknis terkait lokasi bandara yang berada di dataran tinggi, Muhadjir optimistis hal tersebut dapat diatasi melalui pembahasan lebih lanjut. Selain menjajaki bandara alternatif untuk menekan biaya haji, ia juga mengusulkan agar pesawat dimanfaatkan untuk layanan commercial flight, bukan sepenuhnya pesawat charter seperti selama ini.

“Penerbangan kita sekarang ini masih bersifat charter. Jadi jamaah haji itu sebetulnya menanggung biaya pulang-pergi pesawat. Ketika mengantar jamaah, pulangnya juga ditanggung oleh jamaah, dobel. Nah, itu yang membuat biaya pesawat sangat mahal,” ujarnya.

Komisi VIII menyambut baik tentang usulan penguarangan masa tinggal dan menjadikan bandara Taif sebagai destinasi haji.

“Kami belum sempat mendiskusikan mengenai pengurangan penyelenggaraan ibadah haji dari 41 hari menjadi 32 hari. Kalau ingin menerapkan 30 hari itu, mau tidak mau memang pesawatnya harus lebih banyak,” kata Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang.

Sementara itu, Abidin Fikri, Wakil Ketua Komisi VIII menyampaikan bahwa gagasan Muhadjir itu bisa dilaksanakan pada haji 2027.

“Nah, saya kira usulan yang disampaikan Pak Muhadjir akan bisa ditindaklanjuti di tahun depan. Ya, kalau tahun ini ya, karena perkara ini butuh cepat, katakan bandara Taif atau sebagainya itu, belum bisa dilaksanakan. Dugaan saya sih, tahun ini akan masih tetap seperti tahun lalu,” katanya.

Namun demikian Komisi VIII sangat mendukung gagasan untuk menggunakan bandara Taif. Juga mengubah menggunakan pesawat carter menjadi pesawat komersial. Dan mendukung gagasan untuk memperpendek masa tinggal jamaah haji di Arab Saudi. (hay)