Gus Irfan Tegaskan Tak Boleh Ada Permainan Haji

AMPHURI.ORG, JEDDAH–Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf menegaskan, komitmen kuat pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji bebas dari praktik tidak sehat. Karena itu, pelayanan haji harus dijalankan dengan integritas penuh dan berorientasi pada jamaah.

Demikian disampaikan Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan, saat mengadakan pertemuan dengan dua syarikah terpilih, Rakeen dan Dhuyufulbait (Al-Bait Guest), di Jeddah, Rabu (15/10/2025).

“Tidak boleh ada permainan sedikit pun dalam proses pelaksanaan haji. Tidak ada perlakuan khusus kepada pimpinan, perwakilan, maupun pihak mana pun kecuali untuk jemaah Indonesia. Haji tahun ini kita mulai dengan proses yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegas Gus Irfan, dalam keterangan resminya.

Menurutnya, Kementerian Haji dan Umrah tidak akan mentoleransi segala bentuk penyimpangan. Lebih lanjut, Gus Irfan menegaskan, jika ada pihak yang mengatasnamakan pimpinan atau kementerian untuk meminta imbalan atau fasilitas, maka hal itu tidak benar dan tidak bisa dibenarkan.

“Kami tidak membutuhkan perlakuan khusus. Kami akan berbaur bersama jemaah. Apabila syarikah memperoleh keuntungan dari kerja sama ini, wujudkanlah dalam bentuk peningkatan pelayanan kepada jamaah,” lanjutnya.

Dalam pertemuan itu, Gus Irfan meminta dukungan kedua syarikah untuk memperjuangkan lokasi terbaik bagi jemaah Indonesia di area masyair. Selama dua tahun terakhir, jamaah Indonesia ditempatkan di zona 3 dan 4, dan pemerintah tidak ingin situasi itu memburuk.

“Kami akan dianggap gagal jika jamaah Indonesia masih ditempatkan di zona 5. Karena itu, perjuangkanlah agar jamaah kita mendapatkan tempat terbaik,” ujarnya.

Pemerintah juga sepakat menjalin kerja sama jangka panjang selama tiga tahun dengan kedua syarikah tersebut. Evaluasi akan dilakukan secara rutin tiap musim haji untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan, mulai dari akomodasi, tenda, hingga fasilitas sanitasi.

“Kami mendorong kedua syarikah untuk bersaing secara sehat dan terbuka. Evaluasi akan dilakukan setiap tahun, dan apabila ditemukan pelayanan yang tidak sesuai standar, maka dapat diberikan sanksi hingga pemutusan kontrak,” tegasnya.

Selain itu, Gus Irfan menyoroti sejumlah catatan dari penyelenggaraan sebelumnya, terutama terkait data jamaah dan kualitas markaz. Dengan target keberangkatan 203.320 jamaah haji reguler pada 2026, semua pihak diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik tanpa pengecualian.

Gus Irfan juga mendorong agar komunikasi antara tim syarikah dan tim Kementerian Haji berlangsung lebih intens, baik di Arab Saudi maupun di Indonesia. Persiapan teknis seperti pendataan jamaah, pembagian bus, pengaturan hotel, dan konsumsi harus rampung sebelum Ramadan. Sebagai langkah tambahan, Gus Irfan meminta pembagian kartu Nusuk dapat dilakukan lebih awal di Indonesia dan mendukung perekrutan tenaga musiman asal Indonesia untuk mempermudah koordinasi di lapangan. (hay)