Kemenhaj Bantah Adanya Praktik Mafia Tender Haji 2026

AMPHURI.ORG, JAKARTA–Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menepis keras tudingan adanya praktik mafia dalam proses tender layanan haji tahun 2026. Pemerintah menegaskan, seluruh mekanisme pemilihan penyedia jasa di Mekkah dilakukan secara terbuka dan dapat diaudit.

“Terhadap proses penyelenggaraan layanan haji oleh Kementerian Haji dan Umrah. Kami tegaskan bahwa seluruh proses bidding atau pemilihan penyedia layanan di Mekkah telah dilaksanakan secara transparan, berkeadilan, dan akuntabel, dengan mekanisme yang dapat diaudit serta melibatkan unsur pengawasan internal maupun pihak terkait sesuai ketentuan,” demikian ditegaskan Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha, di Jakarta, Sabtu (25/10/2025).

Menurutnya, semua tahapan pemilihan penyedia layanan haji dilakukan sesuai aturan pemerintah Indonesia yang juga disesuaikan dengan ketentuan dari Pemerintah Arab Saudi.

“Pelaksanaan dilakukan dengan prinsip keterbukaan, serta tetap memperhatikan konteks regulasi lokal dan kerja sama dengan otoritas Kementerian Haji Arab Saudi,” ujarnya.

Ichsan mengakui, bahwa di masa lalu, tender haji sering diwarnai campur tangan berbagai pihak. Namun, ia memastikan situasi kali ini berbeda.

“Tahun ini kami memastikan seluruh proses tersebut berlangsung secara steril dari intervensi dan pengaruh pihak mana pun,” tegas Ichsan.

Sementara itu, terkait isu mafia haji yang beredar di media sosial, belum lama ini Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menantang siapa pun yang punya bukti untuk melapor ke aparat penegak hukum.

“Ya kalau emang, kalau emang merasa punya data, sampaikanlah ke KPK, iya apakah Kejaksaan, biar bisa diselesaikan,” ujar Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan, seperti dilansir inilah.com, Jumat (24/10/2025).

Gus Irfan menegaskan, penunjukan Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company for Pilgrim Service dan Albait Guests sebagai pemenang tender telah sesuai prosedur. Dua perusahaan itu ditetapkan berdasarkan mekanisme resmi, meski pernah dikabarkan memiliki catatan di penyelenggaraan haji sebelumnya.

Lebih lanjut, Gus Irfan membantah keras tudingan bahwa ada peran sosok bernama Amin Indragiri dalam menentukan hasil tender.

“Enggak ada (intervensi dari Amin Indragiri). Saya ada tim sendiri,” tegasnya.

Gus Irfan pun menampik kabar adanya imbalan atas penunjukan dua perusahaan tersebut. “Tidak ada feedback, tidak ada cashback, tidak ada fee yang harus kamu bayar. Kalau kamu merasa punya untung, wujudkan dalam bentuk pelayanan kepada jamaah,” kata Gus Irfan.

Kendati demikian, Irfan tak menampik bahwa ia mengenal Amin. Gus Irfan menjelaskan, pertemuan yang sempat viral di media sosial terjadi setelah proses tender selesai dan pemenang sudah ditetapkan.

“Baru-baru selesai bidding pemenang dua. Pemenang dua, kita kumpulkan di Kantor Urusan Haji (KUH) Kementerian Haji. Jadi rapat ada KJRI, ada tim semua gimana mau kondisikan, lengkap. Kalau mengondisikan itu diam-diam dua orang di hotel,” jelasnya.

Sementara itu, dalam pernyataan resminya, Ichsan meminta semua pihak, termasuk media, agar berhati-hati menyebarkan isu yang belum terverifikasi.

“Kami justru ingin memastikan sumber informasi yang digunakan. Kami berharap rekan-rekan media turut menjaga akurasi dan keseimbangan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik,” ujarnya.

Dengan langkah-langkah itu, Kemenhaj berharap penyelenggaraan ibadah haji 2026 berjalan lebih tertib, profesional, dan bebas dari aroma kepentingan. (hay)