Ketua DPD AMPHURI Sulampua: Umrah Mandiri Berpotensi Menimbulkan Masalah Baru

AMPHURI.ORG, MAKASSAR—Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPD AMPHURI) Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), M Azhar Gazali, menyebutkan kebijakan pemerintah yang melegalkan program umrah mandiri berpotensi menimbulkan masalah baru bagi jamaah, terutama terkait keamanan dan perlindungan selama di Tanah Suci.

“Siapa yang mau tanggung jawab kalau jamaah berangkat sendiri lalu mengalami masalah di sana? Apalagi umrah itu butuh perhatian ekstra, sangat rawan terhadap penipuan dan berbagai risiko lainnya,” tegas Azhar di Makassar, pada Senin (27/10/2025), seperti dikutip upeks.co.id.

Menurutnya, keberangkatan melalui travel resmi jauh lebih aman karena dilengkapi pendampingan ibadah sesuai syariah, layanan terakreditasi, serta jaminan perlindungan jamaah dari keberangkatan hingga kepulangan.

Azhar menilai, kebijakan umrah mandiri dapat menggerus peran biro perjalanan resmi yang selama ini telah memenuhi berbagai ketentuan perizinan dan akreditasi.

“Kalau diberikan peluang secara legal oleh pemerintah, ya pasti menggerus. Padahal kami diwajibkan memenuhi berbagai syarat perizinan, sementara jalur baru ini dibuka tanpa pertimbangan matang terhadap dampaknya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Azhar mempertanyakan inkonsistensi kebijakan pemerintah yang di satu sisi memperketat regulasi bagi penyelenggara umrah resmi, namun di sisi lain justru membuka jalur baru bagi keberangkatan mandiri dengan alasan digitalisasi.

“Kami mendukung inovasi teknologi, tapi jangan sampai keamanan warga negara kita diabaikan,” tambahnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, AMPHURI Sulampua akan melayangkan protes resmi kepada pemerintah pusat serta menggaungkan aspirasi para anggotanya melalui DPP AMPHURI. Pihaknya juga berharap DPR dapat memanggil Kementerian Haji dan Umrah untuk memberikan penjelasan terkait implementasi program tersebut.

Azhar menegaskan, aspek keamanan, pembinaan, dan perlindungan jamaah harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan ibadah umrah.

“Jangan karena alasan kemudahan dan digitalisasi, lalu aspek keselamatan jamaah dikorbankan,” pungkasnya. (hay)