Wamenhaj: Aparat Hukum Jangan Ragu Tindak ASN Kemenhaj

AMPHURI.ORG, JAKARTA–Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan komitmen penuh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dalam menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait tata kelola negara. Pesan utama yang berulang kali ditekankan, yakni keseriusan Presiden dalam melakukan bersih-bersih tata kelola negara, termasuk pada sektor perhajian.

“Presiden Prabowo sangat serius dalam upaya bersih-bersih pengelolaan negara. Khusus di bidang perhajian yang saya tangani bersama Gus Irfan, Presiden berulang kali menegaskan bahwa beliau menginginkan pengelolaan haji yang bersih,” demikian disampaikan Wamenhaj Dahnil dalam Taklimat Awal Tahun bersama Presiden dan jajaran Kabinet di Hambalang, Bogor, Selasa (7/1/2026).

Wamenhaj Dahnil menegaskan bahwa Presiden secara eksplisit menghendaki Kemenhaj menjadi kementerian dengan nol toleransi terhadap korupsi dan rente, serta bebas dari praktik-praktik amoral yang mencederai amanah pelayanan jamaah.

“Presiden ingin Kementerian Haji dan Umrah menjadi salah satu kementerian yang nol korupsi, atau zero tolerance terhadap praktik rente, praktik korupsi, maupun praktik amoral lainnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wamenhaj menjelaskan bahwa saat ini proses persiapan perhajian berada pada fase-fase krusial, khususnya pada tahapan pengadaan layanan yang rawan disusupi kepentingan tidak sehat, mulai dari pengadaan katering, akomodasi, transportasi, hingga kerja sama syarikah.

“Sekarang ini kita berada di titik-titik kritis. Proses pengadaan katering, akomodasi, transportasi, hingga sebelumnya pengadaan syarikah sedang dan sudah berlangsung, dan di fase-fase inilah potensi rente dan korupsi bisa terjadi,” jelasnya.

Dalam konteks tersebut, Wamenhaj mengaku masih menerima laporan adanya indikasi upaya cashback, rente, dan intervensi terhadap proses pengadaan, bahkan dengan mencatut nama pimpinan kementerian.

“Saya masih mendengar adanya upaya-upaya cashback, upaya rente, dan upaya korupsi, termasuk mempengaruhi tim pengadaan dengan mengatasnamakan Menteri maupun Wakil Menteri,” ungkapnya.

Dahnil menegaskan bahwa dirinya bersama Menteri Haji dan Umrah berkomitmen penuh menjalankan amanah Presiden untuk memastikan seluruh jajaran Kemenhaj terbebas dari praktik korupsi dalam bentuk apa pun.

“Pak Menteri dan saya berkomitmen penuh menunaikan amanah Presiden agar Kemenhaj dan seluruh personelnya benar-benar bersih dari praktik korupsi dan rente,” katanya.

Sebagai bentuk keseriusan, lanjut Wamenhaj Dahnil, sejak awal Kemenhaj telah melibatkan Kejaksaan dan aparat penegak hukum dalam pengawasan seluruh proses perhajian. Karena itu, Wamenhaj juga secara terbuka meminta penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu.

“Saya tegaskan, jangan ragu aparat penegak hukum. Jangan ragu Kejaksaan. Tangkap saja siapa pun yang masih berusaha melakukan praktik rente dan korupsi. Tidak usah ragu, siapa pun orangnya dan dari mana pun asalnya,” tegas Dahnil.

Ia menambahkan, ketegasan tersebut juga berlaku apabila pelaku berasal dari internal Kemenhaj sendiri.

“Bahkan jika mereka berasal dari internal Kementerian Haji sekalipun, aparat penegak hukum jangan ragu untuk menangkapnya,” pungkasnya. (hay)