Banyuwangi Layak Masuk Program Wisata Halal AMPHURI
July 10, 2020
Saudi Terapkan Aturan Masuk Mekkah Selama Musim Haji
July 14, 2020
AMPHURI.ORG, JAKARTA – Hingga Selasa (14/7/2020) sore, Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat jumlah jamaah yang mengajukan pengembalian setoran pelunasan mencapai total 1.280 jamaah atau hanya 0,065 % dari seluruh jamaah yang melunasi.
“Satu pekan terakhir, ada 207 jamaah yang mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan. Jadi total sampai sore ini, ada 1.280 jamaah,” kata Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhajirin dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (14/7/2020).
“Sebanyak 1.230 jamaah sudah keluar Surat Perintah Membayar (SPM) dan mestinya sudah terkirim uangnya ke rekening mereka,” ujarnya.
Menurut Muhajirin, sejak memutuskan membatalkan keberangkatan jamaah haji 1441H pada 2 Juni 2020, Kemenag memberi pilihan kepada jamaah untuk mengambil kembali setoran pelunasannya. Caranya, jamaah mengajukan permohonan ke Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Pengajuan itu lalu diproses ke Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Bank Penerima Setoran (BPS).
Setelah mendapat Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, kata Muhajirin, BPS akan mentransfer dananya ke rekening jamaah. Secara prosedur, proses ini berlangsung selama sembilan hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh Kankemenag Kabupaten/Kota.
Lebih lanjut Muhajirin menjelaskan, sampai saat ini, setiap hari kerja, selalu ada jamaah yang mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan, namun jumlahnya tidak banyak. Dalam lima hari kerja terakhir misalnya, pengajuan pengembalian pada rentang 24 sampai 69 orang per hari.
“Sepertinya sebagian besar jamaah memilih tidak mengambil kembali setoran pelunasannya,” tuturnya.
Muhajirin menambahkan, sampai hari ini provinsi dengan jumlah jamaah yang mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan terbanyak adalah Jawa Timur, yaitu 243 orang. Urutan terbanyak berikutnya adalah Jawa Tengah (235), Jawa Barat (180), Sumatera Utara (75), Lampung (61), DKI Jakarta 48), dan Banten (39).
“Hanya Provinsi Maluku yang baru satu jamaah mengajukan permohonan. Sementara Maluku Utara dan Papua, masing-masing dua orang,” tandasnya. (hay)
