AMPHURI.ORG, JAKARTA–Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) menyatakan keberatan dan menolak tegas rencana kebijakan penahanan serta pencairan dana umrah dengan skema 75 persen dan 25 persen. Rencana mekanisme rekening penampungan (escrow account) tersebut tercantum dalam rancangan Keputusan Menteri Haji dan Umrah (KMHU), regulasi yang diterbitkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal DPP AMPHURI, Ahmad Zaky Zakariya Anshary dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/11/2026), seperti dikutip detikcom.

Zaky mengatakan, skema tersebut mengatur bahwa 75 persen dana jamaah di rekening penampungan baru dapat dicairkan setelah jamaah diberangkatkan, sedangkan 25 persen sisanya dicairkan setelah jamaah kembali ke Tanah Air. Menurutnya, meski mengapresiasi niat baik pemerintah dalam melindungi dana jamaah dan mencegah penipuan, mekanisme pencairan 75 persen sampai dengan 25 persen tersebut berpotensi menimbulkan masalah yang jauh lebih besar bagi ekosistem umrah

“Persoalan mendasarnya sangat sederhana: bagaimana Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dapat memberangkatkan jamaah apabila dana untuk membayar tiket pesawat, hotel, transportasi, dan kebutuhan di Arab Saudi baru bisa dicairkan setelah jamaah berangkat?” ujarnya.

Lebih lanjut, Zaky menjelaskan, dalam praktik industri umrah, mayoritas komponen utama perjalanan wajib dilunasi jauh sebelum hari keberangkatan. Jika seluruh dana jamaah ditahan di rekening penampungan dan tak bisa dicairkan untuk deposit vendor, PPIU dipaksa menyediakan modal kerja (cash flow) yang sangat besar untuk menalangi operasional lebih dulu.

Kondisi tersebut, kata Zaky, dinilai akan sangat memberatkan para pelaku usaha travel umrah, terutama kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Kami khawatir kebijakan tersebut justru meningkatkan biaya operasional, mengganggu arus kas perusahaan, menghambat keberangkatan jamaah, dan pada akhirnya berpotensi meningkatkan harga paket umrah,” tegasnya.

Ia pun berpesan agar pemerintah dan pelaku usaha bergerak dalam satu ekosistem pertumbuhan yang saling mendukung.

“Jangan terlalu sibuk mengatur uang yang berputar di perusahaan, tetapi bangunlah kebijakan yang memungkinkan perusahaan menghasilkan nilai tambah, keuntungan, membuka lapangan kerja, dan memberikan kontribusi pajak yang semakin besar kepada negara,” tambah Zaky.

Dalam keterangannya kepada detikcom, AMPHURI menegaskan bahwa mereka tidak menolak pengawasan pemerintah maupun meminta kebebasan menggunakan dana di luar kepentingan umrah. Pengawasan tetap bisa berjalan efektif tanpa mengorbankan kelancaran usaha melalui digitalisasi transaksi, audit keuangan, hingga penegakan hukum yang tegas bagi travel nakal.

Bahkan, AMPHURI mendorong dibentuknya pengawasan berbasis risiko, di mana travel berintegritas dan berekam jejak baik mendapatkan kemudahan administrasi, sementara pelaku pelanggaran ditindak keras.

Secara teknis, lanjut Zaky, AMPHURI mengingatkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2021 sebenarnya sudah mengatur keberadaan rekening penampungan biaya umrah. Yang dibutuhkan saat ini adalah pengawasan peruntukan dana, bukan penahanan uang secara kaku.

Sebagai solusi atau win-win solution, AMPHURI mengusulkan agar dana dalam rekening penampungan tetap diperbolehkan cair sebelum keberangkatan, khusus untuk pembayaran langsung ke maskapai, hotel, dan transportasi berbasis bukti dokumen transaksi yang sah dan dapat diaudit.

“Kami meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk meninjau kembali mekanisme pencairan 75 persen dan 25 persen tersebut serta membuka dialog yang lebih mendalam dengan seluruh asosiasi penyelenggara umrah,” pintanya.

“Perlindungan jamaah harus menjadi prioritas, tetapi keberlangsungan industri umrah nasional juga harus dijaga. Keduanya harus berjalan bersama, bukan saling mengorbankan,” sambungnya. (hay)