Kyai Said Minta AMPHURI Terus Membawa Misi Moderat dan Toleran
November 12, 2020
Wamenag: Sebagai Leading Sector Haji dan Umrah, Kemenag akan Libatkan Asosiasi
November 12, 2020
AMPHURI.ORG, JAKARTA–Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menerima kunjungan kerja Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Firman M Nur yang didampingi Ketua Dewan Penasehat Ahmad Agil Alkaff dan Ketua Dewan Kehormatan Imam Bashori. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wamenag di Kantor Kementerian Agama itu banyak membahas isu-isu terkini terkait UU Cipta Kerja dan penyelenggaraan umrah di masa pandemi.
”Rasa syukur dan apresiasi kami karena di paragraf 14 Keagamaan Pasal 89 ayat (1): ’Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha menjadi PPIU, biro perjalanan wisata harus dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam’. Hal ini menunjukkan adanya keberpihakan dan perlindungan negara terhadap umat Islam,” kata Ketua Umum DPP AMPHURI mengawali pembicaraan dalam pertemuan dengan Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi, pada Kamis (12/11/2020).
Firman mengatakan, sehubungan dengan undang-undang tersebut yang mempersyaratkan adanya Peraturan Pemerintah (PP), maka AMPHURI berharap kepada Kementerian Agama (Kemenag) selaku leading sector di bidang keagamaan dapat kiranya segera menyusun PP yang dibutuhkan. ”Mohon dalam penyusunan Peraturan Pemerintah dimaksud, kami berharap kepada Kemenag agar melibatkan dan mengajak asosiasi,” pinta Firman.
Dalam sambutannya, Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi terlebih dulu mengucapkan selamat atas terbentuknya kepengurusan AMPHURI masa bakti 1442-1446H (2020-2024) di bawah kepemimpinan Firman M Nur selaku Ketua Umum, Ahmad Agil Alkaff selaku Ketua Dewan Penasehat dan Imam Bashori sebagai Ketua Dewan Kehormatan yang merupakan hasil Musyawarah Nasional (Munas) V AMPHURI di Kota Batu, Jawa Timur. ”Ini kepengurusannya akan berakhir sama dengan presiden di 2024,” ujarnya.
Wamenag menyampaikan, Kemenag selaku leading sector di bidang keagamaan memang akan segera menyusun PP yang dibutuhkan sebagaimana amanah UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana turut mengatur terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. ”Sebagai leading sector di bidang keagamaan, khususnya penyelenggaraan haji khusus dan umrah, Kemenag tentu akan selalu melibatkan asosiasi, salah satunya AMPHURI,” kata Wamenag.
Turut hadir dalam kunjungan kerja AMPHURI tersebut, Wakil Ketua Umum Bungsu A Sumawijaya, Wakil Bendahara Umum Ita Puspitawati dan Ketua Bidang Umrah Zakariya Anshary serta pejabat Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Ali Zakiyuddin. (hay)
