AMPHURI.ORG, JAKARTA–Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menolak rencana Pemerintah untuk menerapkan mekanisme pencairan dana perjalanan ibadah umrah sebesar 75 persen setelah keberangkatan dan 25 persen setelah kepulangan jamaah. Sikap ini menyusul adanya rencana pemerintah, sebagaimana tercantum dalam rancangan Keputusan Menteri Haji dan Umrah (KMHU) yang tengah digodok Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Demikian pernyataan sikap AMPHURI yang disampaikan Sekretaris Jenderal DPP AMPHURI, Ahmad Zaky Zakariya Anshary, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

“Jangan terlalu sibuk mengatur uang yang berputar di perusahaan, tetapi bangunlah kebijakan yang membuat perusahaan mampu menghasilkan nilai tambah, keuntungan, lapangan kerja, dan pajak yang lebih besar,” katanya.

Selain menyampaikan sikap penolakan atas rencana tersebut, AMPHURI juga mengusulkan beberapa hal, diantaranya: pertama, membatalkan mekanisme pencairan dana perjalanan ibadah umrah tersebut.

Kedua, menyusun regulasi rekening penampungan dengan melibatkan seluruh asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan haji khusus (PPIU/PIHK).

Ketiga, memastikan dana dapat digunakan untuk pembayaran layanan sebelum keberangkatan.

“Sebab, dana tersebut digunakan untuk pembayaran langsung kepada maskapai, hotel, maupun vendor lainnya,” jelasnya.

Kelima, mendorong regulasi yang adil, proporsional, realistis, serta mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

“Intinya, AMPHURI menyatakan keberatan rencana pemerintah untuk menahan dana jamaah umrah yang ada di rekening penampungan dan baru dicairkan 75 persen ke rekening PPIU setelah 4 hari keberangkatan,” tegasnya.

“Bila dana jamaah ditahan pemerintah, lantas PPIU bayar tiket pesawat, hotel Mekkah dan Madinah, konsumsi, bimbingan ibadah, dan yang lainnya pakai dana siapa?,” imbuhnya. (hay)