AMPHURI.ORG, SITUBONDO–Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief menutup penyelenggaraan Mudzakarah Perhajian Indonesia 2022 yang diadakan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Situbondo, Jawa Timur, pada Selasa (29/11/2022). Mudzakarah yang diikuti para alim Ulama, akademisi, konsultan keuangan haji dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) itu menghasilkan sejumlah rekomendasi.

Dirjen Hilman menegaskan, Mudzakarah Perhajian Indonesia 2022 telah menghasilkan sejumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan ibadah haji. Sebagaimana dikutip laman resmi kemenag.go.id, Berikut adalah rekomendasinya:

1. Pemerintah melakukan persiapan haji 1444 H/2023 M lebih dini baik dalam penyiapan layanan maupun pembinaan manasik kepada jamaah haji.
2. Meningkatkan layanan kepada jamaah haji dengan Inovasi program dan perbaikan kualitas pelayanan baik pelayanan umum, bimbingan ibadah maupun kesehatan.
3. Pemerintah melakukan perbaikan kualitas kecakapan petugas haji secara menyeluruh melalui proses seleksi berbasis kompetensi.
4. Mendorong pemerintah untuk mengupayakan dikembalikannya kuota normal pada penyelenggaraan haji tahun 1444 H/2023 M dalam rangka mengurangi panjangnya antrian haji (waiting list).
5. Untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan pembayaran DAM sesuai ketentuan fiqh, maka pemerintah perlu mengatur pembayaran tersebut melalui lembaga yang ditunjuk.
6. Memberikan perhatian khusus kepada jamaah haji lansia untuk mendapatkan prioritas keberangkatan dalam rangka mengurangi resiko penarikan setoran awal BIPIH.
7. Tidak mentolerir penggunaan dana talangan dan segala bentuk pembiayaan haji yang bertentangan dengan pemenuhan kaidah istitha’ah dan menjadikan daftar antrian haji semakin panjang.
8. Mengingat besarnya penggunaan nilai manfaat dana haji pada operasional haji tahun 1443 H./2022 M untuk keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dan pemenuhan syarat istitha’ah maka perlu penyesuaian biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH).
9. Dalam rangka penyampaian informasi yang benar dan komprehensif terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah kepada masyarakat, maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara massif dengan melibatkan stakeholder terkait.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bina Haji Reguler Kemenag, Arsyad Hidayat mengungkapkan Mudzakarah Perhajian ini digelar untuk menggali masukan dari berbagai pihak sebagai masukan bagi Kemenag dan Ditjen PHU dalam mengambil keputusan terbaik terkait penyelenggaraan haji 1444H/2023M.

“Mudzakarah ingin mendapatkan saran dan masukan baik dari stakeholder haji. Sehingga dari para peserta dapat memberikan masukan-masukan yang positif beberapa kebijakan yang terkait penyelenggaraan ibadah haji,” kata Arsyad di Situbondo. (hay)