Nov 16, 2026 Editorial • 45 views
AMPHURI.ORG, AMBON—Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 2027 untuk memastikan seluruh tahapan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan. Pengawasan difokuskan pada proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), pemeriksaan istitaah kesehatan, serta deteksi dini terhadap keberadaan travel haji dan umrah ilegal.
Demikian disampaikan Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kemenhaj, Mulyadi Nurdin, dalam keterangannya di Ambon, Senin (16/11/2026).
Mulyadi menegaskan bahwa proses pelunasan Bipih jamaah haji reguler 1448 H/2027 harus dilaksanakan sesuai nomor urut antrean dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Tidak boleh ada pungutan liar, intervensi, manipulasi nomor porsi, maupun penyalahgunaan kuota haji dan kuota prioritas lanjut usia (lansia).
“Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah akan mengawasi proses pelunasan biaya haji tersebut untuk memastikan semua jamaah memperoleh haknya secara adil dan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Mulyadi meminta seluruh ASN Kemenhaj menjaga integritas data calon jamaah dan memastikan setiap tahapan pelayanan berlangsung sesuai prosedur.
“Pemeriksaan istitaah kesehatan ini menjadi bagian penting dari proses pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, harus dilakukan secara serius dan memenuhi standar yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Selain pengawasan internal penyelenggaraan haji, Mulyadi meminta jajaran Kemenhaj di daerah meningkatkan deteksi dini terhadap travel ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Pengawasan perlu dilakukan secara aktif di wilayah masing-masing, disertai koordinasi dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
“Deteksi dini sangat penting dilakukan oleh jajaran Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi dan Kantor Kemenhaj Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dengan pengawasan di daerah masing-masing, calon jamaah haji dan umrah dapat terlindungi dan tidak dirugikan,” jelasnya.
Menurutnya, langkah ini dinilai penting mengingat masih adanya masyarakat yang menjadi korban praktik penipuan oleh oknum travel haji dan umrah yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini sebelum menimbulkan kerugian yang lebih luas.
Mulyadi juga menegaskan bahwa Kemenhaj menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk penyelewengan dan pelanggaran di lingkungan kementerian. Ia meminta seluruh jajaran membangun sistem pengawasan yang responsif, termasuk dengan mengaktifkan kanal pengaduan resmi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Baginya, pengaduan masyarakat harus ditindaklanjuti secara cepat dan tuntas di tingkat daerah agar persoalan yang dihadapi jamaah segera memperoleh penyelesaian dan tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.
“Seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah harus serius mewujudkan keinginan Presiden Prabowo dalam memberikan layanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia,” ujarnya. (hay)
No comments yet. Be the first to comment.
May 25, 2026 • 55,666 views
Nov 21, 2025 • 35,548 views
May 27, 2026 • 13,424 views
Jun 01, 2026 • 12,284 views
Nov 16, 2026 • 89 views
Nov 16, 2026 • 97 views
Nov 15, 2026 • 487 views
Nov 14, 2026 • 95 views