AMPHURI.ORG, BATU–Pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah siap memberikan dukungan penuh kepada Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Kemenhaj kabupaten/kota dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan jamaah.

Demikian ditegaskan Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, dalam kegiatan Sosialisasi Regulasi Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Batu, pada Kamis (5/11/2026).

“Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah akan memberikan dukungan kepada Kanwil dan Kantor Kemenhaj kabupaten atau kota dalam pengawasan dan pemantauan jamaah haji dan umrah,” tegasnya.

Harun mengatakan, apabila ditemukan persoalan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Kanwil, jajaran pusat siap mengambil alih penanganannya.

“Jika ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Kanwil, akan kami ambil alih,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Harun meminta seluruh petugas di daerah agar tidak ragu melaporkan berbagai hambatan, rintangan, maupun gangguan yang dihadapi selama menjalankan tugas pengawasan. Menurutnya, informasi dari petugas di lapangan sangat penting agar pemerintah pusat dapat mengetahui sekaligus memberikan dukungan terhadap upaya pengawasan yang dilakukan.

“Jika dalam pengawasan haji dan umrah mengalami hambatan, rintangan, gangguan, atau ada upaya-upaya yang merintangi di lapangan, silakan sampaikan kepada kami di pusat agar kami bisa ikut membantu dan mengetahui,” ungkapnya.

Harun mengapresiasi langkah jajaran di daerah yang mulai aktif melakukan inspeksi mendadak (sidak) sebagai bagian dari penguatan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

“Kami akan selalu mendukung apa yang telah dilakukan oleh kawan-kawan di lapangan. Kami sudah sangat bersyukur kawan-kawan mulai melakukan sidak,” katanya.

Lebih lanjut, Harun meminta seluruh Kanwil Kemenhaj di daerah embarkasi yang memiliki penerbangan umrah untuk turut melakukan pemantauan dan pengawasan di bandara. Ia mendorong agar pola pengawasan yang telah berjalan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dapat diterapkan di embarkasi lainnya.

“Semua embarkasi yang memiliki pemberangkatan umrah agar ikut melakukan pemantauan dan pengawasan umrah di bandara,” tegas Harun.

Harun juga menekankan pentingnya menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan tugas. Menurutnya, aparatur Kementerian Haji dan Umrah tidak hanya bertugas memberikan pelayanan kepada jamaah, tetapi juga harus memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji dan umrah menjalankan tanggung jawabnya sesuai ketentuan.

Pengawasan dan evaluasi, lanjut Harun, harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap internal kementerian sendiri. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi apabila terdapat aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti terlibat dalam pelanggaran.

“Kalau ada ASN yang kemudian terlibat, kita tidak segan-segan untuk memberikan sanksi dan akan diserahkan ke Itjen, karena hal tersebut menjadi ranah Inspektorat Jenderal,” jelasnya.

Harun mengajak seluruh jajaran untuk membangun komitmen bersama dan memperkuat sinergi dalam menjalankan tugas pengawasan maupun pelayanan kepada jamaah. Ia pun mengingatkan bahwa seluruh jajaran merupakan bagian dari satu kesatuan yang harus saling mendukung dan bahu-membahu dalam mewujudkan Kemenhaj yang unggul serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Marilah kita bersama-sama membangun komitmen yang kuat. Kita berada dalam satu perahu, sehingga harus saling bahu-membahu untuk menyukseskan dan membawa Kementerian Haji dan Umrah ini menjadi kementerian yang unggul serta betul-betul mampu melayani jamaah dengan baik,” pungkasnya. (hay)